Desakita.co – Program pengadaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) warga Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam terdampak bencana tanah longsor yang dianggarkan Rp 1,2 miliar dari APBD perubahan 2024 gagal terealisasi.
Salah satunya menunggu pendelegasian dari Pemprov Jatim.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang Agung Hariadi menjelaskan, pengadaan lahan untuk lokasi pembangunan huntap belum tuntas hingga akhir 2024.
”Jadi begini, 16 Desember kami sudah kirim surat ke Gubernur Jatim berupa DPPT (Dokumen Persiapan Pengadaan Lahan), selanjutnya akan mendelegasikan ke kabupaten,” kata Agung.
Sampai sekarang belum ada surat pendelegasian itu yang diterima pemkab.
”Karena ketika luas lahannya di bawah 5 hektare itu (pengadaan lahan) akan didelegasikan ke daerah.
Setelah itu turun, bupati akan mendisposisikan ke dinas perkim untuk persiapan pembentukan tim pembebasan lahan,” imbuh dia.
Tahapan berikutnya, pihaknya baru mengajukan penlok ke Pemprov Jatim. ”Belum ada penlok, karena pendelegasian dari gubernur juga belum turun,” ujar Agung.
Secara teknis, lanjut Agung, tahapan untuk pengadaan lahan masih panjang. ”Misalnya dua atau tiga bulan ke depan (pendelegasian Gubernur Jatim) belum turun, akan kami tindak lanjuti lagi. Karena proses pengadaan lahan ini ternyata panjang,” tutur dia.
Dengan begitu, anggaran sebesar Rp 1,2 milar bersumber APBD perubahan 2024 tak terserap. ”Belum bisa diserap, karena sampai akhir tahun tahapannya belum selesai,” kata Agung.
Seperti diberitakan sebelumnya, belasan rumah warga di Dusun Jumok, Desa sambirejo, Kecamatan Wonosalam rusak berat terdampak tanah longsor (7/3). Beruntung tidak ada korban jiwa dari insiden ini.
Karena dinilai rawan bahaya, sedikitnya 36 jiwa dari sekitar 12 KK harus mengungsi.
Sebagai langkah, pemkab membantu warga dengan mendirikan hunian sementara (huntara) di atas TKD Sambirejo untuk tempat tinggal sambil mengusakan pembangunan hunian tetap. (fid/naz)
Respon (1)