Desakita.co – Arah pengadaan motor operasional desa di Kabupaten Jombang kian mengerucut. Meski secara aturan menjadi kewenangan masing-masing desa, komunikasi antar-kepala desa mengarah pada kesepahaman, yakni satu jenis, satu spesifikasi.
Saat ini, sejumlah desa di Kecamatan Bandarkedungmulyo sudah lebih dulu merealisasikan pembelian motor melalui program Desa Mantra. Pilihannya jatuh pada Honda PCX 160 tipe ABS warna putih seharga Rp 38,175 juta. Sementara itu, ratusan desa lain masih berproses. ”Sampai hari ini baru Kecamatan Bandarkedungmulyo saja yang sudah, itupun belum lengkap semuanya. Untuk teman-teman desa yang lain masih proses,” terang Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jombang Supono, Minggu (26/4).
Supono menegaskan, pengadaan motor merupakan hak penuh desa. Anggaran sudah disiapkan melalui program Desa Mantra dengan pagu sebesar Rp 40 juta per desa. ”Untuk pengadaannya kita serahkan ke masing-masing desa dengan alokasi anggaran yang sudah masuk melalui Desa Mantra sejumlah Rp 40 juta itu,” lontarnya.
Namun demikian, ia tidak menampik adanya komunikasi di tingkat kepala desa yang mengarah pada keseragaman kendaraan operasional. ”Memang ada komunikasi di tingkat bawah. Yang namanya kendaraan dinas, kalau bisa seragam,” pungkasnya.
Jika seluruh 302 desa merealisasikan program tersebut, total anggaran yang terserap untuk pengadaan motor operasional desa diperkirakan tembus hingga Rp 11 miliar lebih.
Terpisah, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang Rika Paur Fibriamayusi menyampaikan, hingga kini laporan resmi baru berasal dari Kecamatan Bandarkedungmulyo yang sudah merealisasikan pengadaan motor. ”Yang melapor baru Kecamatan Bandarkedungmulyo. Itu sudah mengadakan, artinya proses pengadaan sudah berjalan dan unit sudah diterimakan,” katanya, Jumat (24/4).
Berdasarkan laporan terakhir dua hari lalu, sedikitnya sudah ada empat unit sepeda motor yang diterima. ”Detail terbaru berapa unit yang sudah diterima, kami belum mendapat update lagi hari ini (kemarin),” imbuhnya.
Rika menegaskan, seluruh proses pengadaan berada di tangan pemerintah desa sebagai pengguna anggaran. ”Pengguna anggaran ada di desa, jadi pengelolaan full dari desa. Kami di dinas hanya fungsi asistensi,” katanya. (riz/fid/naz)
