JOMBANG – Percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah utara Brantas menjadi perhatian Bupati Jombang Warsubi. Hal itu ditunjukkan saat bupati blusukan ke Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, kemarin (8/10). Selain memantau pembangunan jalan, orang nomor satu di Pemkab Jombang juga turun langsung menyerap aspirasi masyarakat.
Ikut bersama rombongan bupati, antara lain Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, Dandim 0814 Jombang Letkol Kav. Dicky Prasojo Sekdakab Jombang Agus Purnomo serta sejumlah kepala OPD. Warsubi melihat langsung kondisi infrastruktur di wilayah tersebut. Salah satunya pembangunan jalan rigid beton melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Pembangunan jalan tersebut menjadi bagian dari sinergi Pemkab Jombang dengan TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus membuka akses masyarakat di wilayah utara Brantas.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang Imam Bustomi mengatakan, pembangunan jalan dalam program TMMD tersebut dikerjakan dengan pola swakelola. Material pekerjaan ditenderkan, sedangkan pelaksanaan dan upah pekerja dilakukan secara swakelola dengan melibatkan personel TNI dan masyarakat. ”Jadi kalau TMMD itu sifatnya swakelola. Materialnya, bahannya itu ditenderkan, upahnya itu swakelola. Jadi melibatkan dari TNI dan ada pekerja dari luar,” ujarnya.
Jalan rigid beton yang dibangun memiliki panjang 1.338,5 meter dengan lebar tiga meter. Jalan tersebut menghubungkan akses antardusun di wilayah Desa Klitih dan ditargetkan rampung akhir Oktober. Pembangunan jalan diharapkan memperlancar mobilitas warga. Terutama akses masyarakat dari wilayah Klitih menuju sejumlah wilayah lain di sekitarnya. ”Jalan kemarin totalnya 1.338,5 meter, dengan lebar tiga meter,” katanya.
Pembangunan jalan itu mendapat dukungan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar dari Dinas PUPR Jombang. Meski masuk dalam rangkaian TMMD, desain pekerjaan tetap disiapkan Dinas PUPR. Sementara TNI terlibat dalam pelaksanaan di lapangan. ”Artinya ini wujud sinergitas Pemkab dengan TNI. Pemkab menyediakan programnya berupa rigidnya itu. Desain-desainnya dari PUPR. Jadi TNI untuk sasarannya, terus untuk keterlibatan di dalam pelaksanaan,” jelasnya.
Tak hanya mengecek pembangunan fisik, Warsubi juga berdialog dengan masyarakat Desa Klitih. Sejumlah aspirasi disampaikan warga dalam pertemuan tersebut. Mulai persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga rumah tidak layak huni.
Bustomi menyebut warga menyampaikan apresiasi atas pembangunan jalan rigid beton tersebut. Sebab, akses yang sebelumnya sulit dilalui saat hujan diharapkan menjadi lebih lancar setelah jalan rampung. ”Tadi sempat diskusi interaktif dengan masyarakat. Masyarakat terima kasih karena selama ini mungkin akses jalannya ketika hujan itu enggak bisa dilewati. Dengan adanya ini nanti akses bisa lancar,” tuturnya.
Namun, percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan utara Brantas masih menghadapi kendala. Salah satunya status sejumlah ruas jalan yang berada di kawasan hutan. Pemkab tidak bisa serta-merta melakukan pembangunan karena berkaitan dengan aset dan mekanisme pemanfaatan kawasan.
Bustomi menjelaskan, pembangunan jalan di kawasan tersebut membutuhkan mekanisme perizinan berjenjang hingga tingkat pusat. Pemkab juga harus memperhitungkan kemungkinan munculnya biaya sewa atau retribusi kepada pihak Perhutani selaku pemilik lahan. ”Jadi selama ini bukan Pemkab tidak mau. Namun untuk membangun ini mekanismenya panjang. Terus anggarannya juga besar,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Bustomi, juga menjadi pertimbangan dalam pemerataan anggaran. Jika anggaran pembangunan hanya difokuskan pada satu kawasan, wilayah lain berpotensi tidak mendapatkan porsi pembangunan yang seimbang. ”Karena kalau nanti dikerjakan di bawa semua di sana, di tempat-tempat lain nanti juga tidak kebagian anggaran. Pemerataan anggaran ini perlu kita perhitungkan,” tegasnya.
Pemkab Jombang sendiri sebelumnya sudah memastikan perizinan pembangunan infrastruktur di lahan Perhutani sudah klir. Pemkab telah mengajukan permohonan pemanfaatan kawasan untuk pembangunan jalan tersebut. ”Pengajuan telah dilakukan sejak tahun lalu dan mendapat lampu hijau dari pihak Perhutani,’’ pungkasnya. (ang/naz)
