Desakita.co – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang terus menggenjot pelaksanaan lima proyek strategis daerah (PSD) yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur tahun ini. Hingga akhir Agustus 2025, tiga dari lima paket pekerjaan rampung. Sementara dua paket lainnya menunjukkan progres yang menggembirakan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang, Bayu Pancoroadi, menjelaskan, tiga paket yang selesai, ruas Cukir–Mojowarno, Bareng–Wonosalam Pasar, dan ruas Kauman–Gedongombo.
’’Sementara dua paket lainnya, ruas Ceweng–Kalianyar dan Denanyar–Megaluh masih dalam tahap pelaksanaan,’’ kata Bayu kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Ruas Ceweng–Kalianyar, progresnya sudah mencapai 73 persen. Capaian itu jauh di atas target mingguan yang hanya 43 persen. Dengan kontrak kerja hingga 2 Oktober nanti.
Ini didorong dengan pekerjaan hotmix yang bobotnya dominan. ’’Sekarang tinggal pekerjaan minor, seperti persandangan serta pelebaran jembatan yang masih berjalan. Namun secara keseluruhan bisa selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat dari kontrak,’’ imbuhnya.
Sementara ruas Denanyar–Megaluh, progres fisik mencapai 32 persen dan ditargetkan selesai 13 Oktober nanti. Meski masih lebih rendah dibanding ruas Ceweng–Kalianyar, Bayu optimistis pekerjaan ini akan selesai sesuai jadwal.
’’Pekerjaan di sana juga berjalan lancar, tidak ada kendala signifikan. Harapannya sama, bisa selesai tepat waktu sebagaimana kontrak yang telah disepakati,’’ urainya.
Menurut Bayu, pentingnya kedisiplinan pelaksana dalam menjaga mutu dan waktu pelaksanaan. Dengan hasil sementara yang positif, diharapkan seluruh paket PSD tahun ini bisa selesai 100 persen sesuai tenggat. ’’Sampai dengan Agustus dua paket yang masuk proyek strategis (PSD) progresnya positif. Kami optimistis dua paket ini bisa selesai tepat waktu,’’ tegasnya.
Identifikasi Perencanaan
Perbaikan Jalan P-APBD 2025
SEMENTARA itu, Pemkab Jombang menambah alokasi anggaran sebesar Rp 9 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 untuk penanganan jalan rusak. Saat ini masih dilakukan identifikasi perencanaan. Tambahan anggaran ini juga fokus untuk kegiatan pemeliharaan jalan yang akan dikerjakan tim Mandor Jalan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang, Bayu Pancoroadi, mengungkapkan, proses awal yang akan dilakukan adalah identifikasi dan penyusunan perencanaan teknis.
’’Untuk kegiatan di P-APBD ini nanti akan kami proses dengan penyusunan perencanaan. Saat ini kami masih melakukan identifikasi perencanaan,’’ terangnya.
Total anggaran perbaikan jalan rusak yang dikucurkan Pemkab Jombang pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp 36 miliar. Rinciannya, Rp 27 miliar dari APBD murni atau reguler dan tambahan Rp 9 miliar dari P-APBD yang baru disahkan, Rabu (16/7) lalu.
Anggaran tambahan tersebut rencananya akan digunakan khusus untuk pemeliharaan jalan rusak, bukan untuk kegiatan rehabilitasi atau peningkatan jalan yang memerlukan proses lelang.
’’Anggaran Rp 9 miliar ini benar-benar kami fokuskan untuk penanganan jalan rusak dan kegiatan pemeliharaan. Bukan untuk rehabilitasi,’’ tuturnya.
Pelaksanaan kegiatan akan banyak melibatkan tim Mandor Jalan yang dibentuk Bupati Warsubi. Sejak diluncurkan Mei lalu, tim sudah berhasil memperbaiki sepanjang 76 kilometer jalan rusak di berbagai wilayah Jombang.
Meski demikian, tantangan masih besar. Sebab, berdasarkan data Dinas PUPR Jombang, masih ada sekitar 300 kilometer jalan kabupaten yang masuk kategori kurang mantap.
’’Jalan sepanjang itu tidak bisa hanya ditangani dengan pemeliharaan. Perlu rehabilitasi dan peningkatan kualitas konstruksi,’’ ujarnya.
Total panjang jalan kabupaten di Jombang mencapai 1.213 kilometer. Sekitar 26 persen di antaranya masih tergolong rusak berat dan memerlukan penanganan jangka panjang.
’’Perbaikan jalan sepanjang itu tentu butuh waktu bertahun-tahun dan anggaran yang tidak sedikit,’’ ucap Bayu. (fid/jif)
