Desakita.co – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jombang, Dodit Eko Prasetiyo, SE, menyampaikan laporan kinerja fraksi sepanjang 2025 sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dodit menegaskan, kerja fraksi tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi memastikan kebijakan daerah menyentuh kebutuhan rakyat kecil.
”Pada tahun awal 2026 ini, kami melaporkan kepada masyarakat seluruh kegiatan DPRD Jombang yang dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan sepanjang tahun 2025. Semua yang kami lakukan kami arahkan untuk kepentingan rakyat, terutama kelompok yang rentan dan membutuhkan kehadiran negara,” ujarnya.
Di bidang ketenagakerjaan, Fraksi PDI Perjuangan konsisten mengawal nasib tenaga honorer dan PPPK paruh waktu. ”Kami tidak ingin tenaga honorer yang sudah lama mengabdi justru dirugikan. Prinsip kami jelas, jangan sampai ada honorer yang dirumahkan tanpa solusi. Negara harus hadir memberi kepastian,” tegas Dodit.
Fraksi juga mendorong regulasi penggajian PPPK paruh waktu agar memiliki standar penghasilan layak. ”Kami mengawal agar penggajian PPPK paruh waktu memiliki dasar hukum yang kuat, adil, dan manusiawi,” tambahnya.
Di bidang Kesehatan, Dodit menekankan pentingnya akses layanan kesehatan. Fraksi berupaya mengaktifkan kembali sekitar 25.000 peserta PBI non-aktif agar dibiayai APBD. ”Kesehatan adalah hak dasar warga. Jangan sampai masyarakat tidak berobat hanya karena persoalan biaya,” katanya.
Ia juga menegaskan agar puskesmas dan rumah sakit daerah tidak menolak pasien. ”Fasilitas kesehatan milik pemerintah wajib melayani masyarakat. Tidak boleh ada penolakan pasien, terlebih dalam kondisi darurat. Ini soal kemanusiaan,” tegasnya.
Di bidang pertanian, Fraksi PDI Perjuangan juga mengawal kepentingan petani. ”Kami memastikan pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tepat waktu. Petani jangan sampai kesulitan pupuk saat musim tanam,” ujarnya.
Selain itu, fraksi menekankan harga jual hasil pertanian harus layak. ”Petani harus mendapatkan harga yang layak. Jangan sampai jerih payah mereka tidak sebanding dengan biaya produksi,” kata Dodit.
Di sektor pendidikan, fraksi mendorong pemerataan kesempatan belajar melalui Program Indonesia Pintar (PIP). ”Tidak boleh ada anak putus sekolah hanya karena faktor ekonomi. PIP harus tepat sasaran,” ucap Dodit.
Fraksi juga mengawal program seragam gratis. ”Seragam gratis ini sangat membantu keluarga kurang mampu,” imbuhnya.
Di sektor lingkungan, fraksi aktif dalam pelestarian lingkungan dengan penanaman 2.000 pohon serta mendorong pembentukan Satgas bencana. ”Mitigasi bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus dilibatkan sejak dini,” jelas Dodit.
Komitmen Terus Hadir Bersama Rakyat
Dodit menegaskan, laporan kinerja ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk terus hadir dan bekerja bersama rakyat.
Ia menambahkan, laporan tersebut merupakan kerja kolektif seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang, yakni Donny Anggun, S.Sos (Wakil Ketua I DPRD), Ama Siswanto, S.IP (Wakil Ketua Komisi B), Adi Artama Putra, SH, M.Kn (Anggota Komisi D), Totok Hadi Riswanto, S.Pd (Ketua Komisi A), M. Naim, SE (Ketua BK), Samsul Hudah, S.IP (Wakil Ketua Komisi C), Dora Maharani, SE (Anggota Komisi D), Syaifulloh, ST (Anggota Komisi C), serta Jawahirul Fuad, SH (Anggota Komisi A). ”Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di semua komisi selalu berjuang untuk masyarakat Jombang,” pungkasnya.(yan/naz)
