Desakita.co – Banyaknya keluhan petani terkait minimnya jatah pupuk subsidi dibenarkan Dinas Pertanian Jombang.
Minimnya jatah pupuk subdisi dikarenakan jatah pupuk subsidi yang diterima pemkab dari pemerintah pusat tahun ini berkurang drastis.
”Jadi, kita mengajukan sebanyak 24 juta ton, kemampun dari pemerintah untuk penyaluran pupuk subsidi hanya 35 persen,” tegas Kepala Disperta Jombang Moch Rony kepada Jawa Pos Radar Jombang, Selasa (23/1).
Rony menerangkan, dibandingkan dengan tahun lalu, penyaluran pupuk subsidi berkurang drastis.
Pada 2023 Kabupaten Jombang mendapat aloaksi pupuk Urea sebanyak 29.334.234 ton, NPK 16.808.328 ton, dan NPK FK sebanyak 6.320 ton.
Sementara pada 2024 sekarang ini, alokasi penyaluran pupuk subsidi yang diterima pemkab berkurang drastis.
Rinciannya, pupuk Urea sebanyak 14.704.000 ton, NPK 10.094.000 ton, dan NPK FK berkurang menjadi 3.000 ton.
”Saya tidak bisa mengomentari faktornya apa, yang jelas kesanggupan atau kemampun pemerintah pusat terkait pengalokasian pupuk subsidi hanya sebesar itu,” bebernya.
Untuk pemenuhan kebutuhan pupuk subsidi untuk tiga musim, disperta menyiasati dengan menarik jatah pupuk subsidi pada MP2 untuk disalurkan juga pada MP1.
Seharusnya jatah pupuk Urea untuk menggarap lahan seluas 1 hektare tanaman padi mencapai 275 kilogram, namun hanya dapat 140 kilogram.
”Kita sudah konsultasikan kepada pemerintah pusat. Jadi kita ingin fokus menyelamatkan MP1, jadi langkah antisipasi kita menarik jatah pupuk di MP2, kita tarik ke MPI,” bebernya.
Disinggung adakah peluang untuk mendapatkan tambahan jatah alokasi pupuk subsidi, Rony tak berani memastikan.
”Memang sudah ada surat, ini rencana, sekali lagi ini rencana akan digelontorkan anggaran mencapai sekitar Rp 14 triliun atau setara 2,5 juta ton, rencana ada penambahan kuota pupuk tapi kami tidak tahu kapan turunnya,” singkat Rony. (fid/naz/ang)
