Pemerintahan

Pengadaan Lahan Hunian Tetap Warga Terdampak Longsor di Desa Sambirejo Wonosalam Jombang Diplot Rp 550 Juta

×

Pengadaan Lahan Hunian Tetap Warga Terdampak Longsor di Desa Sambirejo Wonosalam Jombang Diplot Rp 550 Juta

Sebarkan artikel ini
Pj Bupati Jombang saat berkunjung ke huntara Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam.

Desakita.co – Pengadaan lahan untuk hunian tetap (huntap) warga Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam terdampak tanah longsor gagal terealisasi 2024.

Pemkab Jombang sudah menganggarkan kembali di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025. Diplot sebesar Rp 550 juta.

’’Pengadaan lahan untuk kebutuhan huntap 2024 belum bisa terserap hingga tutup tahun.

Dokumen administrasi belum tuntas, sehingga belum dapat dicarikan,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang, M Nashrulloh, kemarin.

Baca Juga:  Sering Padam, PJU di Desa Denanyar Jombang Dikeluhkan Warga, Ini Penyebabnya

Dia memastikan, dalam APBD 2025 sudah dialokasikan kembali.

Baca Juga: Cerita Warga Desa Sambirejo Jombang Menikahi Bule Asal Hungaria: Saling Kenal di Yogyakarta, Dilamar Lewat Video call

’’Besaran detailnya sesuai DPA SKPD (dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangat daerah,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, Agung Hariadi, mengatakan, pengadaan lahan huntap tetap dilanjutkan tahun ini.

Baca Juga:  Pembangunan Fisik Huntap Warga Desa Sambirejo Jombang Dijanjikan dari BPBD Jatim

’’Sudah disiapkan dianggarkan lewat APBD 2025 reguler Rp 550 juta,’’ terangnya.

Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan tim anggaran sebelum tutup tahun.

’’Karena di Desember itu tahapannya tidak akan selesai sampai akhir tahun.

Baca Juga: Tiga Kali Berlebaran di Mesir, Ini Cerita Arini Shohihalhaq Warga Peterongan Jombang Kuliah di Universitas Al Azhar Mesir

Baca Juga:  Mulai Berlubang, Jalan Penghubung Desa Kedunglumpang Mojoagung - Desa Sumberjo Wonosalam Rusak

Kami laporkan ke ketua tim anggaran, akhirnya dicadangkan kesiapan anggaran di 2025,’’ urainya.

Saat ini, tinggal menunggu rekomendasi Pemprov Jatim turun. ’’Sudah dibuatkan time line (urutan waktu), paling tidak Februari sudah jalan lagi.

Tetapi, tetap menunggu sampai rekomendasi gubernur turun lebih dahulu, sampai sekarang belum turun (rekomendasi),’’ bebernya. (fid/jif)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *