DesaKita.co – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menggelar dialog pilar sosial Jombang dan Nganjuk di Pendopo Kabupaten Jombang, Minggu (9/3).
Mensos meminta para pilar sosial bekerja keras ikut mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan menggraduasi mandiri KPM (keluarga penerima manfaat) sehingga tidak lagi bergantung pada bansos.
”Pendamping dan pilar sosial ini harus solid dan kita minta semuanya terarah, terpadu dan berkelanjutan sesuai kemauan pak presiden,” terang Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Baca Juga: Cerita Reri Akbar Ramadhan Warga Desa Genukwatu Jombang Juara 1 Kompetisi Sosmed Tingkat Nasional
Saifullah Yusuf menjelaskan, pertemuannya dengan raturan pilar sosial itu, juga dilakukan untuk menyampaikan kerangka kerja baru di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Pihaknya juga menyampaikan sejumlah target yang harus dicapai pemerintah dalam satu hingga lima tahun ke depan.
”Kita ajak mereka menyesuaikan dengan proses bisnis juga target yang dicanangkan. Kemiskinan ekstrem harus 0 sampai tahun 2026. Kemiskinan umum harus turun sampai 5 persen,” tambahnya.
Karena itu, diharapkannya para pendamping sosial ini juga harus melakukan upaya dan perencanaan matang kepada KPM yang mereka dampingi. Gus ipul meminta, KPM yang sudah lima tahun mendapat bantuan harusnya juga dievaluasi.
”Artinya mereka sudah seharusnya mandiri, tidak terus-terusan mendapat bansos. Harus ada kenaikan taraf hidupnya atau biasa kita sebut graduasi mandiri,” lontarnya.
Baca Juga: Mengurus Negara
Bahkan, pihaknya juga sempat mengajak bersama kepada seluruh pendamping sosial di Jombang untuk juga melakukan sumpah bersama.
Para pendamping ini disumpah untuk berjanji bisa menggraduasi 10 KPM dalam setahun.
”Satu Pendamping juga diminta untuk bisa menggraduasi 10 KPM dalam setahun. Jadi mereka harus tahu profil KPM ini mereka harus bisa berusaha, atau mengembangkan UMKM, atau perlu pelatihan, para pendamping harus tahu,” tambahnya.
Saiful juga mengumumkan mulai tahun ini, Kemensos RI dan pemerintah pusat tak akan lagi menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai acuan data pemberian bantuan.
Gus Ipul menyebut sistem itu telah berubah menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang kini telah rampung dikerjakan.
”Ini adalah pertama kalinya Indonesia memiliki data tunggal nasional yang menyangkut seluruh penduduk. DTSEN akan menjadi rujukan utama semua program sosial dan ekonomi ke depan,” jelas Gus Ipul.
Bahkan, dalam penyaluran bansos triwulan dua tahun ini, data itu disebutnya sudah akan mulai dipakai sebagai acuan.
”Data tunggal mulai salur triwulan kedua ini (digunakan,Red). Karena sudah siap dan selesai datanya,” pungkasnya. (riz/naz)
