JOMBANG – Pemerintah Desa (Pemdes) Kepatihan, Kecamatan Jombang, mengalokasikan Dana Desa untuk program yang menyasar sektor pendidikan dan perlindungan sosial. Sebanyak 170 siswa dari keluarga prasejahtera menerima bantuan seragam sekolah, sedangkan 180 pekerja informal didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan tersebut diserahkan di Aula Kantor Desa Kepatihan, Jumat (10/7) sore.
Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi mengatakan, bantuan seragam sekolah merupakan program rutin yang dijalankan setiap tahun. Penerimanya berasal dari keluarga prasejahtera, anak yatim, dan penyandang disabilitas. ”Program ini tetap kami pertahankan karena menyangkut kebutuhan pendidikan anak-anak yang memang membutuhkan,” ujarnya.
Meski demikian, jumlah penerima tahun ini berkurang akibat penyesuaian anggaran desa. Jika sebelumnya mampu menjangkau lebih dari 300 siswa, kini bantuan hanya diberikan kepada sekitar 170 siswa sehingga jenjang SMA belum dapat diakomodasi. ”Ada efisiensi anggaran desa, sehingga kami harus melakukan penyesuaian jumlah penerima manfaat,” tegasnya.
Bantuan diberikan kepada siswa SD, MI, SMP, dan MTs yang telah duduk di kelas dua hingga kelas akhir. Sementara peserta didik baru tidak menjadi sasaran karena telah memperoleh bantuan seragam dari pemerintah. ”Yang kami bantu bukan peserta didik baru. Kami fokuskan untuk siswa kelas dua sampai kelas akhir agar tidak tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah,” tegasnya.
Penyaluran bantuan dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai agar penerima masih memiliki waktu menyesuaikan ukuran seragam apabila diperlukan. ”Kami bagikan sebelum sekolah dimulai supaya kalau seragamnya perlu dipermak masih ada waktu,” bebernya.
Erwin menambahkan, program bantuan seragam sekolah di Desa Kepatihan telah berjalan sejak 2018. Anggaran bantuan seragam sekolah tahun ini sekitar Rp 32 juta yang bersumber dari Dana Desa. Nilai tersebut lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mencapai Rp 50 juta hingga Rp 60 juta. ”Dana Desa juga mengalami pengurangan, sehingga kami harus menyesuaikan besaran anggaran tanpa menghentikan programnya,” imbuhnya.
Selain bidang pendidikan, Pemdes Kepatihan juga mengalokasikan Dana Desa untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 180 pekerja sektor informal. Penerimanya meliputi pelaku UMKM, tukang becak, pengemudi ojek online, kurir, hingga profesi informal lainnya.
Menurut Erwin, kebijakan tersebut dipilih sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. ”Daripada mengalokasikan BLT dengan anggaran yang sangat besar, kami memilih memberikan perlindungan kerja agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tandasnya. (riz/naz)
