DesaKita.co – Dewan Ketahanan Nasional menyatakan tengah mendorong perkuatan program ketahanan pangan khususnya yang menggunakan instrumen dana desa alias ketahanan pangan desa agar semakin terencana dan terkoordinasi antar-stakeholder khususnya menggunakan skema pentahelix.
Langkah Wantannas ini dilakukan menyusul adanya kebijakan pemerintah dengan mematok 20% dana desa untuk program ketahanan pangan di 75.265 desa.
Pemerintah melalui Kemendes-PDTT sudah tiga tahun ini (2022-2024) telah mengalokasikan dana desa sebagai bagian program ketahanan pangan dengan mematok pagu 20% setiap desa.
”Pagu dana desa (DD) tahun 2024 sebesar Rp 71 triliun, 20 % dari total tersebut berarti Rp 14 triliun di 75.000 desa,” kata Inspektur Jenderal TNI, Laksamana Madya Dadi Hartanto.
Laksamana Madya Dadi Hartanto sendiri, melalukan serah terima jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pada Forum Group Discussion Ketahanan Pangan dan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian PWI Jember 2024 di Aula Pendopo Pemkab Jember, Sabtu (27/04).
Baca Juga: Kades Wajib Tahu! Ini Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Sesuai Permendesa Terbaru
Kehadiran Laksamana Dadi Hartanto diiringi rombongan pejabat teras Wantannas yang juga melakukan kunjungan kerja ke produsen kedelai edamame PT Gading Mas Indonesia Teguh, Kecamatan Ajung.
Rombongan juga mengunjungi PT Pupuk Indonesia dan fasilitas penggilingan padi dan gudang Perum Bulog di wilayah Kabupaten Jember.
Dadi Hartanto mengatakan, sejak beberapa waktu ini Wantannas telah melakukan sejumlah kegiatan koordinasi dan kajian dalam rangka memberikan telaah kepada Presiden Republik Indonesia guna melakukan penguatan implementasi program ketahanan pangan desa.
Sejumlah rapat koordinasi melibatkan Badan Pangan Nasional, sejumlah asosiasi perangkat desa dan beberapa akademisi guna memperkuat implementasi program DD ketahanan pangan.
”Kegiatan ini juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian Desa (Kemendes-PDTT, Red) sehingga ke depan program ketahanan pangan desa bisa menggunakan skema pelibatan lima sektor (Pentahelix).” kata alumnus SMA 1 Jember tersebut.
Baca Juga: Kepala Desa di Jombang Wajib Tahu! Dana Desa Bisa untuk Penanganan Stunting
Keterlibatan multi-stakeholder khususnya pentahelix, kata Dadi, akan semakin membuat kesuksesan capaian target ketahanan pangan nasional melalui desa-desa di Indonesia secara terencana sistemik, terstruktur, dan masif.
Kelima pihak pentahelix adalah pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha (swasta dan BUMN), dunia pers, dan pemerintah desa serta warga desa.
Jika kelima pihak ini terkoordinasi secara baik, maka Wantannas memiliki keyakinan penuh bahwa program ketahanan pangan desa akan mampu mengatasi pengentasan kemiskinan ekstrem menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.
”Lumbung-lumbung pangan desa akan tumbuh subur di desa-desa seluruh Indonesia,” kata Dadi, mantan Jenderal Akademi TNI itu.
Langkah-langkah yang dilakukan Dadi Hartanto selaku Sekjen Wantannas diapresiasi oleh PWI Jawa Timur untuk diberikan Special Award pada Minggu malam, (28/04).
Baca Juga: Dana Desa 2024 di Jombang Naik, DPMD Jombang: Di Jombang Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal
Sementara itu, pada forum FGD yang didukung PWI Jember dan dimoderatori oleh Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim, seharusnya juga dihadiri oleh pejabat Kementerian Desa.
Acara tersebut dihadiri oleh ratusan wartawan dari berbagai media di Jawa Timur.
Keseriusan Wantannas ini karena melihat aspek krisis pangan global yang melanda beberapa negara di dunia. Selain Laksdya Dadi, di dalam rombongan Wantannas tersebut terdapat Mayjen TNI Syachriyal E. Siregar, Brigjen TNI Joko Setyo Putro, Laksma Nevy, Kolonel Czi Nurtjahjo, Serda Riyadi, dan Drs. Makmur A. Siboroto, M.Eng.Sc. (*/ang)
