DesaKita.co – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang terus berkomitmen untuk membina dan memajukan desa. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Bimtek (bimbingan teknis) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Kepala Desa dan Launching Transaksi Non Tunai di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (29/2).
Hadir dalam kegiatan itu, Pj Bupati Jombang Sugiat, Asisten 1 Bidang Pemerintaah dan Kesra Setdakab Jombang Purwanto, Kepala DPMD Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto, 31 camat, dan 302 kepala desa se-Kabupaten Jombang.
”Kegiatan ini untuk memberikan pedoman pelaporan LHKPN bagi seluruh kepala desa serta penerapan mekanisme transaksi non tunai bagi pemerintah desa di wilayah Kabupaten Jombang,” ujar Kepala DPMD Sholahuddin Hadi Sucipto.
Sholahuddin menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga integritas kepala desa, menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab, menghindari konflik kepentingan serta menjadi media kontrol masyarakat.
”Transaksi non tunai ini kita harapkan pemerintah desa lebih transparan, lebih cermat, dan sebagainya,” katanya.
Sehingga, lanjut Sholahuddin, terkait dengan kedisiplinan penganggaran mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban bisa lebih baik lagi. ”Jadi, arahnya nanti di situ,” katanya.
Diharapkan, dengan transaksi non tunai ini bisa berjalan di Jombang, pemerintah pusat memberikan tambahan dana desa. ”Pemerintah pusat itu memberikan reward seperti itu,” tegasnya.
Dirinya menambahkan, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
”Sehingga perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa,” pungkasnya. (yan/naz/fid)
