Desakita.co – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus meminta pendamping desa di seluruh tanah air untuk mengawal Dana Desa (DD)
Dilansir Jawa Pos.com, salah satu manfaat dari Dana Desa adalah dapat digunakan untuk penanganan stunting di desa.
Oleh karena itu, pihak Kemendes PDTT meminta agar Dana Desa lebih banyak digunakan untuk kegiatan percepatan penurunan stunting.
Upaya Kemendes PDTT dalam mendukung percepatan penurunan stunting, selain menggelar kegiatan-kegiatan kesehatan, juga memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa
Salah satunya yaitu optimalisasi peran pendamping desa yang saat ini berjumlah sekitar 38 ribu orang yang tersebar di 74.957 desa di seluruh Indonesia.
Di antara para pendamping desa tersebut, ada fasilitator generasi sehat dan cerdas yang bertugas mendampingi masyarakat guna meningkatkan akses masyarakat desa terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Mereka juga bertugas memberikan pendampingan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan aparatur desa mengenai pentingnya kesehatan, peningkatan gizi, dan sanitasi.
Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar , meminta aparatur desa memberi perhatian besar pada pencegahan dan penanganan stunting di setiap daerah.
Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, misalnya program ketahanan pangan lokal. Program seperti itu justru menggerakkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat desa.
“Dana Desa bisa digunakan untuk apa saja asal berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya masyarakat (SDM),” kata Abdul Halim
Merujuk data Kemendes PDTT, pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan pencegahan dan penanganan stunting dalam periode 2015-2022 sudah mencapai banyak sasaran.
Diantaranya, telah membangun 42.300 posyandu, 1,5 juta unit air bersih, 444.000 unit MCK, dan 14.400 unit polindes atau pondok bersalin desa. Selain itu juga telah dibangun 45,8 juta meter drainase, 66.700 kegiatan PAUD, 76.600 unit sumur, dan 29.000 unit sarana olahraga.
Sementara itu, mulai 2024 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan tiga hal prioritas yang wajib diselesaikan dalam memanfaatkan Dana Desa.
“Ketiga hal prioritas tersebut, yakni penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa, penanganan kasus stunting (kekerdilan pada anak), dan ketahanan pangan,” ujar Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Helbert Siahaan di Jakarta, Rabu (1/11/2023).
Helbert menegaskan kepada lebih dari 3.000 orang perwakilan pemerintah desa dalam rapat sosialisasi mengenai rincian prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024, yang diselenggarakan Kemendes PDTT.
Prioritas tersebut ditentukan secara spesifik supaya lebih memastikan bahwa Dana Desa tahun depan dimanfaatkan secara tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat.
Dalam RAPBN 2024 pemerintah sudah menganggarkan Dana Desa senilai Rp 71 triliun, atau lebih besar 1,42 persen dibandingkan 2023. Sejumlah 75.259 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia akan menerima DD tersebut.
Rincian nilai dana tersebut masing-masing terdiri dari Rp 68 triliun Dana Desa reguler, Rp1 triliun dari penganggaran pusat, dan Rp 2 triliun Dana Desa tambahan yang dialokasikan pada tahun berjalan.
BLT desa terus direalisasikan karena merupakan instrumen pembangunan masyarakat desa yang juga berkontribusi dalam menurunkan jumlah status desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.
Kemendes PDTT mencatat jumlah desa berkembang sampai Oktober 2023 menurun menjadi 28.766 dibandingkan tahun sebelumnya 33.902.
Kemajuan tersebut juga tampak pada desa tertinggal yang turun menjadi 7.154 desa dan sangat tertinggal tersisa 4.850 desa.
Perubahan iklim yang makin ekstrem membuat pemerintah memberikan perhatian lebih serius terkait ketahanan pangan dan prevalensi stunting.
Misalnya, kondisi kekeringan di Papua yang membuat masyarakat desa setempat hari ini untuk pertama kali kesulitan mendapatkan sumber makanan sehingga tidak sedikit anak mengalami kelaparan.
“Kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti, terlebih Indonesia harus mencapai target angka prevalensi stunting dari 20 persen menjadi 14 persen pada 2024,” ungkap Helbert Siahaan.
Pemerintah juga telah meluncurkan Dasbor Desa sebagai platform yang digunakan untuk melakukan optimalisasi pembangunan di wilayah pedesaan.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, dasbor tersebut berfungsi untuk melakukan pengawasan yang berkaitan dengan penyimpangan anggaran di desa. (ang)
