Desakita.co – Dana Desa (DD) di Kabupaten Jombang tahun 2026 terjun bebas. Besarannya turun drastis lebih dari Rp 200 miliar. Dari Rp 312,2 miliar di 2025, kini hanya tersisa Rp 102,9 miliar. Artinya, ada penyusutan hingga 67 persen.
”Jadi memang ada penurunan signifikan, kami sudah menerima rincian untuk masing-masing desa dan turunnya cukup besar,” terang Ketua DPC Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Jombang, Supono, Senin (5/1).
Pemangkasan ini dialami seluruh desa dengan nominal berbeda. ”Rata-rata turunnya sekitar 67-an persen, dan maksimal itu di Rp 300-an juta,” lanjutnya. Ia menegaskan, potongan tetap berlaku meski ada desa yang belum membangun gerai KDMP. ”Jadi seluruhnya kena, baik yang sudah membangun maupun yang belum, seperti di desa saya ini juga tetap kena meskipun belum dibangun gerainya,” pungkasnya.
Dampak pemotongan langsung terasa. Desa Jogoroto menjadi yang paling parah. Tahun 2025 lalu menerima Rp 1,86 miliar, kini hanya Rp 373,4 juta atau turun 80,2 persen. ”Betul, jadi kita tahun ini tinggal dapat Rp 373 juta, tapi ya mau bagaimana lagi, kita kan melaksanakan program pemerintah saja,” ujar Kepala Desa Jogoroto, Sodirin.
Ia menyebut, anggaran fisik nyaris hilang. ”Tahun lalu itu kita masih bisa Rp 900 juta ke fisik, kalau tahun ini mungkin mentok di Rp 40 juta saja, itupun yang sangat urgent paling,” ungkapnya. Bahkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti Posyandu dan BLT DD ikut terpangkas. ”Misalnya Posyandu ya terpaksa kita kurangi jumlahnya, mungkin tinggal balita lansia saja, BLT DD kalau tahun kemarin bisa sampai Rp 150 juta, tahun ini mungkin paling banyak hanya Rp 30 juta,” tambahnya.
Hal serupa dialami Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh. Dana Desa yang semula Rp 893,4 juta di 2025, kini tinggal Rp 327,9 juta atau turun 63,29 persen. ”Penurunan ini ya tentu membuat kami harus mengalihkan fokus kegiatan, kalau di Tanjungwadung, kegiatan fisik mungkin sudah tidak ada lagi, karena anggarannya tidak akan cukup,” terang Kepala Desa Supono.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Jombang (DPMD) Jombang Sholahuddin Hadi Sucipto melalui Kabid Pembangunan Desa, Evi Setyorini, membenarkan pemangkasan ini. ”Iya memang pagu itu sudah turun dari Kementerian Keuangan, meskipun untuk PMK-nya sampai saat ini belum turun,” jelasnya.
Menurut Evi, pemotongan berkaitan dengan pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). ”Jadi kalau istilahnya dari paparan Kemenkeu kemarin itu ada alokasi reguler dan non-reguler, yang sudah muncul di SIKD itu reguler, sementara nanti alokasi yang non-reguler akan digunakan untuk membayar pembangunan gerai setelah selesai,” ungkapnya.
Kini, besaran Dana Desa di seluruh desa di Jombang hampir merata. ”Kalau sekarang paling besar itu Rp 373.456.000, ada juga yang di bawahnya,” imbuh Evi. (riz/naz)
