Desakita.co – Jumlah guru di Kabupaten Jombang semakin berkurang. Hingga awal tahun ini, tingkat kekurangannya mencapai 2.379 guru dari angka ideal.
Ironisnya, kekurangan guru itu didominasi guru kelas atau guru SD.
”Kalau dari angka ideal masih kurang banyak, lebih dari 2.379 guru sesuai kebutuhan untuk TK, SD, dan SMP,” kata Senen Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Jombang, kemarin (29/1).
Ia menyampaikan, rata-rata kekurangan guru hampir terjadi di semua tingkat pendidikan. Mulai jenjang SD hingga SMP. Namun, yang paling terlihat di jenjang SD. Terutama guru kelas.
Sehingga banyak yang dirangkap kepala sekolah. Untuk menutupi kekurangan guru itu, lanjutnya, untuk sementara diatasi dengan memaksimalkan kinerja guru honorer.
Serta memaksimalkan jam kerja guru ASN yang masih aktif bekerja. Meskipun jam mengajarnya berlebih.
Ia menyebut, program pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan maupun PPG prajabatan yang hampir ada setiap tahun di Jombang, juga tak cukup membantu.
“Justru tidak ada pengaruhnya pada ketercukupan jumlah guru,” bebernya.
Kondisi ini diperparah dengan kebijakan Pemkab Jombang sendiri yang tidak membolehkan pengangkatan GTT baru sejak 2019 lalu. Sehingga solusinya hanya bisa dilakukan dengan menambah jam mengajar guru yang sudah ada, atau pengangkatan PPPK. ”Bisa diatasi dengan pengangkatan PPPK,” jelas Senen.
Meski begitu, pengangkatan PPPK juga tidak mudah menutup kekurangan guru yang terus bertambah. Seiring banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa purnatugas.
Sebab, angka 2.379 itu menurutnya angka besar. Pemenuhannya juga tidak bisa dilakukan sekaligus, mengingat kebutuhan pegawai di Jombang tidak hanya guru yang masuk skala prioritas.
”Ya, kita usulkan untuk memenuhi kekurangan ini, tapi tidak bisa langsung sekaligus, bertahap sesuai dengan kemampuan daerah,” katanya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, terakhir pengadaan PPPK untuk guru dilakukan besar-besaran 2022 lalu. Jumlahnya tercatat ada 881 tenaga guru yang diangkat menjadi PPPK.
Berbalik dengan pengangkatan 2023 yang hanya 9 guru. ”Untuk pengusulan ke depan masih kita petakan, mana prioritas dan mana yang masih bisa ditangani,” pungkas Senen. (wen/bin/ang)
