Uncategorized

Buka Opsi Pengembangan Sentra PKL, Disdagrin Jombang Gelar Rembug Bupati Bareng PKL

×

Buka Opsi Pengembangan Sentra PKL, Disdagrin Jombang Gelar Rembug Bupati Bareng PKL

Sebarkan artikel ini
TELADAN: Wabup Salmanudin Yazid didampingi Bupati Warsubi dan Kepala Disdagrin Jombang Suwignyo menyerahkan BPTU kepada perwakilan pedagang Pasar Pon, Senin (26/5).

Desakita.co – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang menggelar Rembug Bupati Bareng PKL (Pedagang Kaki Lima) di Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (26/5). Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan keluh kesah pedagang, sekaligus mencarikan solusi untuk peningkatan kesejateraan PKL.

PULUHAN PKL yang tergabung dalam sejumlah paguyuban memadati Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (26/5). Kedatangan mereka disambut hangat Bupati Jombang Warsubi dan Wabup Salmanudian Yazid, pejabat Forkopimda Jombang, Kepala Disdagrin Jombang Suwignyo, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkup Pemkab Jombang.

Suasana pertemuan yang mengusung tema “Rembug Bupati Bersama PKL; Mendengar, Merangkul, Membangun dengan Sepenuh Hati” siang itu berlangsung gayeng. Masing-masing satu per satu PKL diberikan kesempatan menyampaikan gagasan termasuk unek-uneknya di depan Bupati dan Wabup Salman dan jajaran pejabat lainnya. Itulah gambaran sekilas suasana kegiatan Rembug Bupati Bersama PKL.

Baca Juga: Disdagrin Jombang Gencar Sosialisasikan Industri Ramah Lingkungan

Dalam kesempatan itu, secara simbolis Bupati Warsubi menyerahkan BPTU (Bukti Pemakaian Tempat Usaha) kepada pedagang pasar daerah. Di antaranya dari pedagang Pasar Peterongan hingga Pasar Pon. ”Saya menyambut baik acara ini, karena merupakan sebuah forum yang memberi kesempatan bagi kita semua, pemerintah dan para PKL untuk duduk bersama, mendengarkan satu sama lain dan membangun kesepahaman demi kebaikan bersama,” kata Bupati Jombang dalam sambutannya.

Baca Juga:  Jalan di Desa Kesamben Jombang Ini Rusak Sudah Lama, Tinggalkan Batu Kerikil

Bupati menegaskan, PKL merupakan aset daerah dan menjadi kewajiban pemkab untuk melakukan pembinaan dan penataan. PKL merupakan bagian penting dari perekonomian masyarakat, khususnya sektor informal. Banyak keluarga yang bergantung pada kegiatan usaha ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ”Tidak sedikit pula yang justru mampu berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru dari usaha yang bermula secara sederhana,” imbuh dia.

Namun demikian, masih banyak aktivitas pedagang yang memanfaatkan fasilitas publik. Mulai dari trotoar, fasilitas umum dan prasana milik pemerintah maupun swasta. Hal itu menimbulkan persoalan, mulai dari ketertiban, kebersihan hingga tata ruang kota yang terkesan kurang rapi. ”Karena itu, perlu adanya penataan dan pembinaan yang tidak semata-mata bersifat penertiban, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang manusiawi dan berkeadilan,” ujar dia.

Baca Juga:  Inovatif! Optimalkan Pengelolaan BUMDes, Pemdes Mancar Peterongan Jombang Berhasil Dongkrak Perekonomian Masyarakat

Pemkab Jombang terus berupaya menghadirkan solusi yang berpihak pada masyarakat. Termasuk para PKL. ”Kami tentunya ingin agar pedagang dapat berjualan dengan tenang, tanpa ada ketegangan atau permasalahan dengan aparat Satpol PP Jombang. Begitu sebaliknya, kami juga berharap aparat di lapangan dapat bekerja dengan pendekatan persuasif dan solutif,” papar Warsubi.

Baca Juga: Disdagrin Jombang Fasilitasi Sertifikasi TKDN Industri Kecil, Optimistis IKM Makin Berkembang

Karena itu, melalui rembug ini pemkab ingin mendengar keluh kesah para pedagang. ”Kami ingin mendengar langsung dari panjenengan semua. Apa yang menjadi kebutuhan, tantangan, serta harapan ke depan,” ujar dia.

Tentunya, selain mendengar keluhan para pedagang juga mencarikan solusi atas persoalan yang muncul. ”Mari bersama-sama mencari jalan keluar yang paling baik dan memungkinkan untuk diterapkan,” tutur Warsubi.

Baca Juga:  Harga Beras Medium Masih Tetap Rp 14.000 Per Kg, Sebagian Pembeli di Jombang Campur Medium-Premium untuk Konsumsi

Salah satu di antaranya, menurut Warsubi, memunculkan opsi mengembangkan sentra PKL di lokasi lain. Sebab, saat ini di Jombang kota sudah memiliki sentra PKL di Jl KH Ahmad Dahlan. ”Ini bisa menjadi percontohan bagaimana penataan PKL yang terorganisir, rapi dan tetap memberi ruang usaha yang layak,” kata Warsubi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Suwignyo berharap, dari rembug itu muncul kesepakatan bersama. ”Dari diskusi yang kita lakukan hari ini (kemarin) semoga lahir komitmen bersama menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kota, tanpa mengorbankan ruang usaha masyarakat kecil,” ujar Suwignyo.

Menurut dia, pemkab akan terus mendampingi pedagang selama memiliki semangat yang sama untuk berjalan beriringan dan saling mendengarkan. ”Semoga dari pertemuan ini lahir kesepahaman dan langkah-langkah yang membawa manfaat bagi kita semua,” kata Suwignyo. (naz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *