Desakita.co – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang terus dimantapkan.
Kemarin (11/4) jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengecek secara langsung kesiapan lahan di Desa Denanyar yang diajukan Pemkab Jombang untuk lokasi pendirian sekolah rakyat.
Tim juga melakukan pemetaan sekaligus pencocokan dengan dokumen yang ada terkait status lahan.
Tim juga mengecek kondisi SKB Mojoagung yang rencana akan digunakan gedung Sekolah Rakyat sementara sambil menunggu pembangunan gedung sekolah rakyat di Denanyar tuntas dibangun.
Pantauan di lokasi, jajaran Kementerian PU meninjau lahan yang diajukan pemkab untuk lokasi pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang pukul 08.00.
Tim melakukan pemetaan lahan hingga survei lokasi baik menggunakan drone hingga pencocokan berkas yang ada.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Prasarana Strategis wilayah Jawa Timur Kementerian PU Akbar Ansyari mengatakan, tujuan dilakukan survei untuk memastikan kesiapan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Jombang.
”Jadi kita ingin memastikan, apakah lahan ini clear and clean, sertifikatnya sudah atas nama pemda, Ini yang kami pastikan di lapangan.
Selain itu, kami juga melihat kesesuaian rencana kota dan status lahan. Walau bukan sawah berkelanjutan, tapi lahannya dinilai layak untuk pembangunan permukiman dan pendidikan,” ujar Akbar kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Dari proyeksi sementara, berdasarkan penilaian kesiapan wilayah yang dilakukan pemerintah pusat, realisasi sekolah rakyat di Jombang sendiri masuk tahap dua.
Ia mengatakan, tahap pertama akan memprioritaskan daerah yang siap secara keseluruhan. Baik calon siswa, sarpras, dan tenaga pendidik.
”Tahap pertama akan mulai Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025-2026. Sedangkan tahap 2, pada tahun ajaran 2026/2027.
Sementara tahap dua, termasuk Jombang ditargetkan mulai digunakan tahun ajaran 2026-2027,” terangnya.
Namun demikian, lanjut Ansyari, keputusan itu belum final. Karena sebelum menginjak tahun ajaran baru sekitar tiga bulan ke depan, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi kesiapan daerah masing-masing. ”Tentu keputusan ada di pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kesiapan pemda,” jelas dia.
Ia juga memaparkan, jika daerah tidak harus membuka tiga jenjang sekaligus. Baik SD, SMP, maupun SMA.
Baca Juga: Gunakan Gedung SKB Mojoagung di Desa Mancilan, Kemensos Segera Mulai Sekolah Rakyat di Jombang
Daerah yang siap membuka dua jenjang, misalnya SD dan SMP juga diperkenankan dengan mempertimbangkan kesiapan masing masing. ”Sebagai contoh Jombang yang akan menggunakan gedung SKB Mojoagung sebagai lokasi sementara kegiatan belajar sekolah rakyat,” imbuhnya.
Ia mengatakan, untuk pembangunan gedung sekolah rakyat akan menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah.
”Setelah survei, kami akan laporkan hasilnya ke direktorat jenderal prasarana strategis, khususnya direktorat pendidikan. Nantinya akan direkap secara nasional dari 200 titik di seluruh Indonesia,” papar dia.
Sesuai target, rencana pembangunan fisik sekolah rakyat di Jombang ditargetkan dimulai pada 2025 ini.
Diawali dengan proses perencanaan, penyusunan dokumen tender, dan pelaksanaan lelang selesai.
”Tentu harapan kami pembangunan bisa rampung di 2026 agar sekolah sudah dapat digunakan saat tahun ajaran baru dimulai,” jelas dia.
Disinggung kesiapan Jombang dibandingkan kabupaten/kota lain, Akbar menyebut rata-rata pemerintah daerah menunjukkan antusiasme tinggi.
Baca Juga: Dapat Lampu Hijau dari Pemerintah Pusat, Bupati Jombang Pastikan Sekolah Rakyat Dibangun Tahun Ini
Namun, kesiapan tersebut tetap harus memenuhi kriteria yang disiapkan. ”Seperti legalitas lahan, izin pembangunan, hingga analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan persetujuan bangunan gedung (PBG),” bebernya.
Sementara itu, pihaknya juga meninjau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung yang diusulkan jadi lokasi sementara sekolah rakyat.
”Jadi nanti kita survei. Kalau SKB-nya masuk kategori rusak berat, tentu sulit bagi kami untuk merehabilitasi dalam waktu yang singkat. Tapi kalau hanya butuh perbaikan minor, itu masih memungkinkan,” pungkasnya. (ang/naz)
