Desakita.co – Badan Pendapatan (Bapenda) Jombang tahun ini bakal melakukan pendataan massal terkait potensi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2).
Langkah itu dilakukan untuk mencari potensi objek pajak yang selama ini tak terdata. Untuk petugas pendataan, bapenda akan menggandeng pemerintah desa (Pemdes).
Kepala Bapenda Jombang Hartono mengatakan, pendataan objek pajak yang akan dilakukan bapenda tahun ini tidak lagi memakai jasa pihak ketiga melainkan menggandeng aparatur pemerintahan desa.
”Tahun ini kami akan melakukan pendataan massal menggandeng pemerintah desa, sementara anggarannya dari bapenda,” kata Hartono kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Sesuai rencana, pendataan potensi pajak akan dilaksanakan mulai Mei hingga Agutus . Total ada 117 desa yang akan jadi sasaran.
Pendataan akan dimulai dari wilayah utara Sungai Brantas pada Mei-Juli. Dilanjutkan sebagian wilayah di selatan utara Brantas.
”Pendataan ini sekaligus memperbaiki objek pajak seluruh Jombang. Kenapa kita ajak pemdes? Karena mereka yang tahu, sehingga mendampingi tim penilai kami (Bapenda Jombang),” imbuh dia.
Dijelaskan, sebelum melakukan pendataan massal, pihaknya akan memberikan pelatihan kepada perwakilan masing-masing pemdes.
”Teman-teman di desa kita latih bagaimana cara mendata, lalu menganalisa bersama. Data ini akan kita pakai untuk 2025, harapannya segera tuntas sehingga tidak ada kesalahan lagi pada SPPT PBB-P2,” tutur dia.
Dijelaskan, langkah itu dilakukan untuk mencari potensi objek pajak yang selama ini tak terdata.
”Misalnya di SPPT ada yang tidak benar, objek pajaknya harusnya ada bangunan ternyata di situ (SPPT) kosong, makanya kita gandeng teman-teman desa yang lebih tahu,” lanjut Hartono.
Sebab, lanjut Hartono, selama ini update yang dilakukan hanya pada nilai jual objek pajak (NJOP). ”Sejak 2009-2022 yang kita update NJOP, sementara secara potensi pajak ini belum,” tutur dia.
Hartono mengatakan, target pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari PBB-P2 tahun ini diproyeksikan naik Rp 4 miliar dari pencapaian tahun sebelumnya.
”Capaian tahun lalu (PAD) Rp 42 miliar, sementara target tahun ini Rp 46 miliar,” lanjut Hartono. Kenaikan target itu dilakukan lantaran pihaknya juga sudah melakukan survei ke beberapa lokasi.
Utamanya lahan yang kini sudah berdiri banyak bangunan. ”Kemarin kita lihat berdasarkan perusahaan yang sudah kita data, sehingga banyak lahan sawah sekarang jadi bangunan,” kata Hartono. (fid/naz/ang)
