Desakita.co – Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Puskesmas Sumobito menerapkan program ILP (Integrasi layanan primer).
Lebih dari 50 persen posyandu di 11 desa wilayah kerja Puskesmas Sumobito telah memberikan layanan tersebut.
”Jadi, ILP ini sudah dilakukan ada dua kategori, yaitu di dalam gedung dan di luar gedung,” kata Plt Kepala Puskesmas Sumobito dr Dewi Rachmawati.
Di dalam gedung atau yang ada di dalam puskesmas, kini telah dibentuk sistem klaster, yaitu klaster administrasi atau manajemen, klaster ibu dan anak, klaster usia produktif dan lansia, klaster Penanggulangan penyakit menular, serta lintas klaster.
”Lintas klaster itu seperti laboratorium, pelayanan IGD, gizi, dan gigi, yang mana semua usia bisa masuk di sini,” katanya.
Sementara ILP di luar gedung dilaksanakan di Pustu (Puskesmas pembantu) dan pelayanan posyandu.
Puskesmas Sumobito memiliki 2 pustu yang sudah proses menerapkan ILP. Dari 61 posyandu di 11 desa wilayah kerja Puskesmas Sumobito, 32 di antaranya telah memberikan pelayanan ILP. Di mana posyandu tidak hanya diikuti ibu hamil dan balita saja, tapi juga remaja, usia produktif dan lansia.
”Kalau biasanya posyandu identik dengan posyandu balita saja, tapi di sini kami ada pelayanan untuk semua usia,” jelasnya.
Dokter Dewi menjelaskan, ada tiga fokus dalam penerapan ILP, yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan, pendekatan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, serta penguatan pemantauan wilayah setempat (PWS).
Warga yang memanfaatkan pelayanan ILP di posyandu bakal dilakukan screening kesehatan, mulai dari pemeriksaan gula darah, tensi darah, TBC hingga jiwa.
Baca Juga: Komitmen Tekan Angka AIDS, TBC dan Malaria, Pemkab Jombang Raih Penghargaan Tingkat Nasional
”Salah satu posyandu percontohan yang telah dimulai 2023 lalu adalah Posyandu Dusun Pojok Desa Curahmalang,” imbuhnya.
Semakin banyaknya peningkatan pelayanan di posyandu, Puskesmas Sumobito juga meningkatkan kapasitas kader kesehatan yang terlibat di posyandu.
”Kami bekerja sama dengan promkes, programer PTM, programer Gizi dengan bidan desa, maupun pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas kader kesehatan yang bertugas,” pungkasnya. (wen/naz)
