Desakita.co – Pemkab Jombang melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Jombang menyalurkan bantuan beras cadangan pemerintah daerah (CPPD) dan memberikan hibah kepada kelompok pangan desa.
Ini dilakukan sebagai upaya mendukung keberlanjutan lumbung pangan desa.
Bantuan secara simbolis diserahkan Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo di balai Desa Sumberaji, Kecamatan Kabuh, Rabu (2/10).
Turut hadir Kepala DKPP Jombang Nurkamalia, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jombang.
Sebanyak 897 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan beras, masing-masing seberat 10 kilogram.
Baca Juga: Lewat Terobosan Besut Buka Gerbang Emas, Cara Pemkab Jombang Tekan Angka Stunting
Beberapa kelompok lumbung pangan desa juga menerima bantuan berupa gabah kering giling.
Bantuan itu merupakan bentuk kepedulian Pemkab Jombang kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi ancaman kekurangan pangan akibat kemarau panjang.
”Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu,” kata Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo.
Program hibah lumbung pangan bertujuan mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan.
”Dengan adanya lumbung pangan desa, diharapkan masyarakat dapat memiliki cadangan pangan sendiri dan terhindar dari ancaman kelaparan,” imbuh dia.
Bantuan hibah isi lumbung dapat mendorong setiap kelompok untuk menyisihkan sebagian gabah sebagai cadangan pangan. Menjalankan sistem simpan pinjam gabah.
”Sehingga keberlanjutan lumbung pangan dapat terjamin,” tutur Teguh,
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, disebutkan alokasi anggaran ketahanan pangan paling sedikit harus mencapai 20 persen dari total dana desa.
Pemkab Jombang sudah menindaklanjuti dengan menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Serta Perbup Nomor 102 Tahun 2023 tentang Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
”Di dalam peraturan tersebut, setiap desa diwajibkan memiliki cadangan beras pemerintah desa minimal 500 kilogram beras, atau setara dengan 781 kilogram gabah kering giling, bersumber dari Dana Desa,” tutur Teguh.
Langkah ini sangat penting untuk memastikan setiap desa memiliki cadangan pangan pokok yang memadai, baik dari segi jumlah maupun mutu. ”Guna mengantisipasi dan menanggulangi potensi krisis pangan di daerah,” ujar dia.
Ditegaskan Teguh, ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas bersama.
Diharapkan, seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, hingga kelompok masyarakat, terus bersinergi dalam menjaga ketersediaan pangan yang cukup. Baik melalui program CPPD maupun melalui pengelolaan lumbung pangan yang optimal.
”Mari bersama-sama bekerja keras demi mewujudkan Kabupaten Jombang yang sejahtera dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal ketahanan pangan,” kata Teguh.
Terpisah, Kepala DKPP Jombang Nurkamalia menjelaskan, bantuan hibah lumbung pangan diberikan kepada kelompok lumbung yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.
”Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kelompok lumbung pangan desa untuk mengembangkan usahanya,” ujar Nurkamalia.
Melalui program ini, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Jombang dapat semakin terjaga.
Pemkab juga terus berupaya untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan diversifikasi pangan agar masyarakat memiliki pilihan pangan yang lebih beragam dan bergizi.
”Bantuan hibah isi lumbung diberikan kepada beberapa kelompok lumbung pangan, di antaranya Lumbung Pangan Sumber Pangan di Dusun Tanjung, Desa Tanjung Wadung, Kecamatan Kabuh,” imbuh dia.
Lalu Lumbung Pangan Paceklik di Dusun Jalak, Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh. Lumbung Pangan Sri Rejeki di Dusun Gondang, Desa Kromong, Kecamatan Ngusikan. ”Masing-masing kelompok menerima bantuan senilai 4 ton gabah kering giling,” kata Nurkamalia. (fid/naz)
