Desakita.co – Penyaluran Dana Desa (DD) tahap kedua di Kabupaten Jombang mulai bergerak. Hingga awal September 2025, tercatat 221 desa telah memproses pencairan. Sementara 81 desa lainnya belum mengajukan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, menyebutkan total pagu DD tahun ini mencapai Rp 312,9 miliar. Tahap pertama telah tuntas 100 persen untuk seluruh 302 desa. ”Alhamdulillah untuk tahap pertama sudah tersalur 100 persen, baik dana non earmark maupun earmark, ke seluruh 302 desa di Jombang,” ujarnya.
Untuk tahap kedua, 170 desa sudah menerima dana di rekening kas desa. Sisanya, 51 desa masih dalam proses verifikasi berkas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). ”Artinya, 51 desa tinggal menunggu kelengkapan administrasi, Sedangkan untuk 170 desa ini sudah di rekening desa,” jelas Sholahuddin.
Sementara itu, 81 desa baru mulai mengajukan pencairan. Menurut Sholahuddin, kendala utama bersifat administratif. Salah satunya, perubahan juknis kegiatan ketahanan pangan reguler menjadi kegiatan BUMDes. ”Intinya persoalan administrasi saja dan itu butuh waktu karena harus perlu musdes dan ada beberapa berkas yang harus dilengkapi,” pungkasnya.
Data yang dihimpun dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, pagu dana desa di Kabupaten Jombang pada 2025 mencapai Rp 312.924.256.000. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari DD 2023 senilai Rp 307.473.648.000 maupun DD 2024 senilai Rp 310.381.146.000.
Dana tersebut disalurkan dalam dua jenis, masing-masing earmark dan non-earmark (dana desa yang penggunannya fleksibel atau belum ditentukan pemerintah pusat). DD jenis earmark penggunaannya sudah ditentukan pemerintah pusat, seperti untuk program ketahanan pangan, BLT, dan lainnya. ”Sedangkan dana non-earmark penggunaannya lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas di masing-masing desa,” tutur dia.
Dikatakan, untuk penyaluran DD tahap pertama sudah tuntas 100 persen. Dengan total dana yang tersalurkan sebesar Rp 178,2 miliar. Rinciannya, Rp 110,1 miliar untuk jenis DD earmark, dan Rp 68 miliar untuk DD non-earmark. Komposisi penyaluran tahun ini dibagi menjadi dua tahap. Masing-masing untuk DD jenis earmark tahap pertama 60 persen dan 40 persen untuk tahap kedua. Sedangkan Penyaluran DD jenis non-earmark tergantung status desa. ”Desa mandiri menerima 60 persen di tahap pertama dan 40 persen di tahap kedua. Sedangkan desa non-mandiri sebaliknya, 40 persen tahap pertama dan 60 persen tahap kedua,” kata Sholahuddin (ang/naz)
