DesaKita.co – Berkunjung ke Jombang, DPRD Kabupaten Madiun secara khusus membahas proses laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2023. Termasuk sharing tentang proses pembentukan pansus untuk memberikan rekomendasi LKPj.
”Untuk Jombang sendiri tidak membentuk pansus terkait LKPj,” ucap Dian Retno Kabag Umum DPRD Jombang. Ia menyampaikan, pembahasan sudah diparipurnakan Kamis (28/3) lalu dengan agenda Pj Bupati Jombang Sugiat menyampaikan LKPj tahun anggaran 2023. ”Kemudian LKPj ini dibahas masing-masing fraksi DPRD Jombang, tanpa membentuk pansus,” katanya.
Berbeda halnya terkait pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, anggota DPRD Jombang membentuk pansus. ”Pansus itu dibentuk juga setelah paripurna penyampaikan LKPj yang dilakukan bupati,” terangnya.
Pembentukan pansus, lanjut Dian, dilakukan agar bisa lebih terfokuskan dalam pembahasan RPJPD. Selain itu, pansus RPJPD ini juga bisa melakukan study keluar daerah untuk berbagi ilmu di daerah lain. Karena RPJPD ini program nasional yang harus dijalankan semua daerah. ”Jadi semua daerah tentu membahas RPJPD ini,” pungkas Dian. (yan/naz/fid)
