Desakita.co – Pemkab Jombang menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan, Kamis (13/2).
Guna menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2026. Di antaranya, mendukung program prioritas bupati dan wabup terpilih Jombang Warsubi-Salman, yakni Desa Mantra (desa maju dan sejahtera).
Musrenbang yang dihelat di Pendopo Kecamatan Jombang diikuti empat kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Jombang, Diwek, dan Tembelang serta Megaluh.
ementara di Pendopo Kecamatan Bandarkedungmulyo untuk Kecamatan Perak, Gudo dan Bandarkedungmulyo.
Musrenbang di dua tempat tersebut dibuka Pj Bupati Teguh Narutomo.
Turut serta Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji, Forkopimda, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kades dari masing-masing kecamatan hingga tokoh agama dan masyarakat.
Baca Juga: Fokus Pada Hilirisasi Agribisnis, Pemkab Jombang Gelar Musrenbang Tingkat Kabupaten
Pj Bupati Teguh Narutomo menjelaskan, Musrenbang merupakan agenda rutin tahunan.
Tahun ini sesuai arahan pemerintah pusat dilaksanakan pertengahan Februari.
’’Sehingga saya masih berkontribusi dan membantu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan,’’ terangnya.
Musrenbang dihelat untuk menyusun RKPD 2026.
Pemkab sudah menentukan pagu indikatif kewilayahan (PIK) 2026 untuk 21 kecamatan sebesar Rp 31,5 miliar.
’’Alokasi anggaran ini masih dalam skala pagu indikatif atau tahap perencanaan, jadi belum pagu definitf,’’ imbuhnya.
Musrenbang kali ini juga mendukung program prioritas bupati-wakil bupati terpilih Jombang 2025-2029 Warsubi-Salman. Selain program PIK, juga program desa maju dan sejahtera (Desa Mantra).
Bentuk kolaborasi dan sinergi antara pembagunan pemerintah daerah dengan desa. ’’Guna mendukung pencapaian visi mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua,’’ tuturnya.
Ada enam menu dalam program Desa Mantra. Pertama, direncanakan honor untuk RT dan RW.
Baca Juga: Fasilitasi Hasil Musrenbang, 17 Paket Perbaikan Jalan di Jombang Masuk Program PIK
Kedua, bantuan kegiatan RT dan kegiatan dasa wisama. Ketiga, penyediaan dana talangan untuk petani oleh BumDes (badan usaha milik desa).
’’Keempat, pembangunan atau peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan, pelatihan dan fasilitas sarana prasarana wirausaha baru,’’ urai Teguh.
Kelima, pengadaan gabah untuk lumbung pangan desa, serta pengadaan pupuk organik, kompos atau bokasi.
’’Alokasi pagu indikatif Desa Mantra akan ada pengembangan lebih lanjut, di Kecamatan Jombang pagunya Rp 3,2 miliar, Megaluh Rp 2,6 miliar, Diwek Rp 3,8 miliar, dan Kecamatan Temeblang Rp 2,9 miliar,’’ paparnya.
Teguh mengingatkan, perencanaan pembangunan juga harus selaras dengan prioritas nasional.
Di antaranya, pengurangan angka kemiskinan ekstrem, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur guna membuka pusat ekonomi baru.
’’Serta mendukung program pemberian makan bergizi gratis (MBG),’’ ungkapnya.
Baca Juga: Mulai Susun RKPD Kabupaten Jombang 2025, Bappeda Jombang Mulai Gelar Musrenbang Kecamatan
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji berharap, usulan desa di masing-masing kecamatan tertampung.
Sehingga bisa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten.
’’Saya berharap usulan dari desa bisa diakomodir,’’ ucapnya.
Dia juga menyampaikan sudah komunikasi dengan masing-masing dapil.
Perencanaan pembangunan terdapat tiga jalur.
Pertama, jalur birokrasi yang direncanakan organisasi perangkat daerah (OPD).
Kedua, jalur perencanaan pembangunan melalui politik. Ketiga, jalur perencanaan pembangunan partisipatif.
’’Ini yang sedang kita lakukan, berawal musyawarah dari tingkat dusun, lalu desa dan mengerucut beberapa usulan dibawa ke kecamatan,’’ imbuhnya.
Di kecamatan akan digodok lagi. Sehingga menelurkan rencana pembangunan masing-masing kecamatan. ’’Ini akan dibawa ke Musrenbang kabupaten,” ujar Hadi.
Setelah masuk Musrenbang kabupaten dan disetujui, maka akan menjadi program pembangunan Jombang 2026.
Melalui forum itu diharapkan mencetuskan program prioritas.
’’Dengan kearifan kita semua harus memilih usulan-usulan prioritas, karena tidak semua usulan masyarakat tertampung,” terangnya. (fid/jif)
