Desakita.co – Empat pimpinan DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Dalam Negeri.
Kunjungannya kali ini khusus membahas nasib tenaga honorer di Jombang yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
”Kemarin kita membahas terkait nasib tenaga honorer ini seperti apa kejelasannya,” ujar Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, beberapa waktu kemarin.
Di Jombang sendiri, ada sekitar 7.000 tenaga honorer yang tersebar di sejumlah OPD. Baik tenaga honorer dari kalangan tenaga pendidik, perawat maupun tenaga teknis di kecamatan-kecamatan.
”Janji Presiden Jokowi kan dilakukan pengangkatan semua, tapi itu belum ada,” ungkapnya.
Justru yang diketahuinya, mereka malah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
”Itu pun tidak semua lolos. Sehingga kami ingin tahu ke depannya seperti apa,” tanya Mas’ud.
Berdasar informasi dari Kemendagri, lanjutnya, akan ada pembahasan lebih lanjut terkait nasib tenaga honorer daerah.
Pembahasan ini dilakukan setelah pelantikan presiden baru selesai. ”Informasinya akan dituntaskan semua 2024-2025,” katanya.
Mas’ud menyebut, pembahasan juga untuk mempermudah persyaratan nanti. Semisal tanpa tes atau semacamnya.
”Tapi ini masih dalam tahap pembahasan. Tentunya yang mempunyai kewenangan melakukan pengangkatan dan persyaratan dari pihak Kemendagri,” pungkasnya serius. (yan/bin/ang)
