Desakita.co – Pemkab Jombang mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027. Salah satu langkah yang kini dilakukan, berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang terkait data daftar pemilih tetap (DPT) sebagai dasar penyusunan kebutuhan anggaran di masing-masing desa.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD Jombang Nursila Cahyaningrum mengatakan, saat ini tahapan Pilkades masih berada pada proses perencanaan, terutama kebutuhan anggaran. Pelaksanaan Pilkades sendiri diperkirakan baru berjalan pada Juli 2027. ”Tahun ini masih perencanaan kegiatan 2027. Jadi masih belum ada jadwal, untuk running-nya masih Juli 2027,” katanya.
Pemkab Jombang saat ini mulai melakukan koordinasi dengan KPU guna memperoleh data DPT terbaru yang nantinya menjadi salah satu acuan utama dalam menghitung kebutuhan anggaran Pilkades di setiap desa. ”Kami masih berproses dan koordinasi ke KPU. Salah satunya terkait DPT,” imbuhnya.
Besaran anggaran Pilkades tiap desa tidak bisa disamaratakan. Karena bergantung pada jumlah pemilih yang dimiliki masing-masing desa. ”Jadi nanti setiap desa anggarannya berbeda. Tergantung jumlah DPT. Data itu menjadi salah satu patokan untuk menghitung kebutuhan anggaran di desa,” tuturnya.
DPT menjadi komponen penting dalam perencanaan karena berkaitan dengan kebutuhan logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga operasional panitia Pilkades di tingkat desa. ”Tidak serta merta desa A mendapat nominal sekian. Semua dihitung berdasarkan jumlah DPT masing-masing desa,” ujarnya.
Saat ini, DPMD Jombang masih melakukan proses penghitungan dan penyusunan kebutuhan anggaran secara bertahap sebelum nantinya dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Jombang mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades Serentak 2027. Dari total 302 desa di Jombang, sebanyak 286 desa mengikuti Pilkades serentak. Total kebutuhan anggaran sementara diproyeksikan mencapai sekitar Rp 25 miliar. Namun angka tersebut masih bersifat sementara dan belum final karena masih menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. (fid/naz)
