DesaKita.co – Suara keprihatinan dari kampus terhadap situasi demokrasi di tanah air jelang Pemilu 2024 juga dilakukan civitas akademika Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Rabu (7/2). Ada sembilan pion seruan pemilu yang dibacakan di halaman kampus yang pernah dinakhodai Presiden RI Ke-4 KH Abdurrahman Wahid.
Pembacaan sembilan poin seruan itu dipimpin langsung Rektor Undar Jombang Amir Maliki Abitolkha, diikuti sejumlah dekan, dosen dan mahasiswa.
”Pemilu 2024 yang harusnya menjadi wajah demokrasi Indonesia di mata dunia internasional justru menunjukkan preseden buruk sebagaimana terbukti dengan telah terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan ketua MK dan ketua KPU untuk memuluskan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi,” ujar dia.
Selain itu, Amir Maliki juga menyoroti pemilu yang seharusnya jadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang baik justru menjadi ajang politik yang mengindikasikan adanya pihak-pihak tertentu sedang membangun politik dinasti.
”Menyikapi hal itu, forum civitas Undar Jombang mengeluarkan sembilan poin ajakan dan tuntutan kepada seluruh pihak,” tegasnya.
Pertama, mengajak semua pihak dalam pemilu memegang teguh nilai-nilai pondok pesantren, thoriqah, dan perguruan tinggi yang terbingkai dalam Trisula Darul Ulum khususnya nilai ketiga, yakni jujur yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain itu, menuntut seluruh cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk senantiasa berpedoman pada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan menjalankan nilai-nilai Pancasila.
Ketiga, menuntut KPU, TNI, Polri, dan pemerintah beserta organnya dari pusat sampai daerah untuk memastikan berada dalam posisi netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan memberikan teladan terbaik kepada seluruh elemen masyarakat.
Keempat, menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pemilu.
Kelima, menuntut tegaknya hukum dan etika penyelenggaraan pemilihan umum serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Keenam, mengajak civitas akademika perguruan tinggi, khususnya Undar Jombang terlibat bersama rakyat untuk terus mengawal pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. ”Agar pemilu berjalan kondusif dan damai,” imbuhnya.
Ketujuh, para akademisi juga mengharapkan pemilu dapat berjalan dengan damai sebagai indikator tingkat kematangan berpolitik masyarakat dapat sungguh-sungguh meningkat.
Kedelepan, mendukung segala bentuk upaya dan ikhtiar para pihak dalam proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sehingga menghasilkan kepemimpinan nasional yang baik dan berpihak kepada rakyat.
”Terakhir, NKRI harga mati. Karenanya persatuan dan keutuhan bangsa harus dijaga dan dirawat secara bersama-sama baik pemerintah maupun masyarakat,’’ pungkasnya. (ang/naz/fid)
