DesaKita.co – Anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Jombang masih menjadi pembahasan serius antara legislatif dan pemerintah daerah.
Usulan anggaran yang diajukan dinilai cukup besar di tengah kebijakan efisiensi yang saat ini diterapkan.
’’Yang diusulkan sekitar Rp 25 miliar. Harapannya bisa turun jadi sekitar Rp 10 miliar saja. Tetapi itu masih dalam tahap pembahasan,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Jombang, Totok Hadi Riswanto, kemarin.
DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan melakukan pembahasan lebih detail melalui rapat dengar pendapat (RDP). Pembahasan itu dilakukan untuk mengkaji secara rinci komponen anggaran yang diajukan.
’’Kami rencananya terus melakukan RDP dengan OPD terkait untuk membedah anggaran tersebut. Jadi nanti akan dilihat satu per satu kebutuhan anggarannya,’’ terangnya.
Ia mengakui pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 memang membutuhkan biaya besar. Sebab, jumlah desa yang akan menggelar pilkades juga cukup banyak.
Meski demikian, seluruh komponen anggaran tetap harus dicermati secara detail agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih efektif dan efisien. Terlebih di tengah upaya pemerintah melakukan penghematan anggaran.
’’Harus dilakukan pencermatan mana saja anggaran yang benar-benar diperlukan dan mana yang sebenarnya bisa dikurangi. Jangan sampai ada anggaran yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan tetapi tetap dimasukkan,’’ jelasnya.
Totok berharap melalui pembahasan yang dilakukan bersama OPD terkait, besaran anggaran Pilkades Serentak nantinya dapat ditekan lebih rendah dari usulan awal.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, mengatakan, tahapan Pilkades 2027 sudah masuk dalam agenda prioritas perencanaan daerah.
’’Rencana pelaksanaan Pilkades sudah masuk dalam perencanaan APBD 2027,’’ terangnya.
Seluruh kebutuhan pembiayaan Pilkades di 286 desa akan ditanggung APBD Kabupaten Jombang sesuai ketentuan yang berlaku.
’’Dari sisi pembiayaan sudah disiapkan oleh APBD sesuai amanah peraturan menteri maupun peraturan daerah,’’ ungkapnya.
Pemkab Jombang juga mulai memetakan potensi kerawanan selama proses Pilkades. Langkah antisipasi disiapkan agar setiap tahapan berjalan kondusif.
’’Koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat, terutama dengan aparat keamanan dan pemerintah desa,’’ tegasnya.
Sinergi lintas sektor tersebut tentu akan dijalin bersama semua stakeholder.
’’Kami selalu bekerja sama dengan TNI, Polri, dan pemerintah desa. Jika ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan, komunikasi dan koordinasi akan terus dilakukan bersama-sama agar situasi tetap kondusif,’’ paparnya. (yan/jif)
