Desakita.co – Pemkab Jombang menuntaskan program Wifi Rakyat di 302 desa dan 4 kelurahan serta 6 titik area publik.
Hingga Desember atau tutup tahun nanti, pemkab akan menanggung seluruh anggaran berlangganan internet. Diharapkan adanya wifi di ruang publik bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jombang Endro Wahyudi menjelaskan, awal Juni seluruh Wifi Rakyat sudah bisa dinikmati masyarakat.
”Jadi sudah selesai 100 persen, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat,” kata Endro kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Program ini merupakan langkah konkret Pemkab Jombang mewujudkan akses digital. Sebab, koneksi internet bukan hanya soal kenyamanan, tetapi kebutuhan mendasar yang harus dinikmati seluruh lapisan masyarakat. ”Baik itu di perkotaan maupun di pelosok desa,” imbuh dia.
Beberapa titik yang selama ini kawasan blank spot atau tidak terujuk sinyal internet tidak dibiarkan tertinggal.
Baca Juga: Dispendukcapil Jombang Dukung Program Bupati Warsubi terkait Wifi Gratis untuk Desa
Pemkab sudah mengoneksikan, di antaranya di Dusun Kedungdendung, Desa Jiporapah, Kecamatan Plandaan. ”Sekarang sudah terjangkau internet, jadi bukan hanya kemajuan teknis, tetapi kemajuan keadilan sosial,” ujar Endro.
Adanya jaringan internet ke pelosok desa bakal berdampak positif untuk berbagai sektor.
Mulai dari pendidikan, pelaku UMKM, hingga ketahanan pangan. ”Pelajar di desa dapat menikmati konten edukatif sebagaimana teman-temannya di perkotaan.
Guru juga bisa berbagi materi dan meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis digital,” tutur dia.
Pelaku usaha kecil dan UMKM, juga demikian. Harapannya ke depan bisa naik kelas.
”Mereka bisa memasarkan produk secara online, menjangkau konsumen lebih luas, dan mendapatkan pelatihan-pelatihan digital,” ujar Endro. Dengan adanya internet gratis, masyarakat desa tidak lagi tertinggal dalam pelayanan.
Baca Juga: Dirikan Koperasi Merah Putih, Upaya Presiden Prabowo Dukung Semua Desa Miliki Lumbung Pangan
Masyarakat bisa lebih aktif dan kritis, serta pemerintah desa bisa lebih responsif dalam memberikan layanan.
Mendekatkan layanan pemerintah daerah ke masyarakat. ”Karena kini pelayanan digital, seperti pendaftaran bantuan sosial, akses layanan kesehatan, persuratan desa, hingga komunikasi antar-perangkat desa, bisa dilakukan lebih cepat dan efisien,” papar dia.
Diharapkan ke depan bisa lahir desa digital yang lebih modern, namun tetap berakar pada nilai lokal. Ke depan untuk kebutuhan langganan wifi tetap menjadi tanggung jawab pemkab. ”Jadi sampai Desember berlangganan internetnya ikut di pemerintah daerah,” kata Endro. (fid/naz)
