Desakita.co – Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari parkir pasar tradisional terbilang cukup besar.
Dalam satu tahun mencapai Rp 625 juta. Berbalik lurus dengan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang belum dikelola pemkab sehingga nol rupiah.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Suwignyo, melalui Kabid Sarana Perdagangan dan Barang Pokok Penting Yustinus Harris Eko Prasetijo, mengatakan ada pihak ketiga yang harus menyetorkan hasil parkir sesuai target yang sudah diberikan.
Semisal Pasar Citra Niaga (PCN) atau Pasar Legi Jombang, target dan realisasi retribusi sebesar Rp 8,43 juta per bulan.
Pasar Sumobito Rp 4,48 juta per bulan, Pasar Ploso Rp 6,48 juta per bulan, Pasar Mojotrisno Rp 900 ribu per bulan, Pasar Bareng Rp 1,02 juta per bulan.
Pasar Peterongan Rp 2,49 juta per bulan, Pasar Cukir Rp 240 ribu per bulan, Pasar Blimbing Rp 2,28 juta per bulan, Pasar Tunggorono Rp 960 ribu per bulan dan Pasar Pon Rp 8,52 per bulan.
”Paling besar dari Pasar Mojoagung yang mencapai Rp 15.950 juta per bulan dan terendah Pasar Gudo hanya Rp 180 ribu per bulan,” bebernya.
Seteroan realisasi retribusi parkir tersebut, lanjut Haris, langsung masuk ke Kas Daerah.
”Jadi masuknya langsung per bulan,” imbuh dia.
Berbeda dengan pengelolaan parkir di RTH yang sampai sekarang belum memberi kontribusi sama sekali.
Hingga bertahun-tahun dan banyak aktivitas yang terlihat setiap hari, namun penghasilan dari parkir nol rupiah.
Bahkan, DLH tidak membeber hasil appraisal yang sudah dilakukan untuk mengelola parkir tersebut.
”Yang jelas intinya kami akan selesaikan pengelolaan parkir ini,” ucap Amin Kurniawan Kabid Pengolahan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) DLH Jombang, saat dikonfirmasi beberapa waktu kemarin.
Saat ini, pihaknya masih mencari pihak ketiga untuk mengelola parkir RTH.
”Ini masih kita rumuskan apakah nanti akan dikelola sendiri dengan masyarakat sekitar atau pihak ketiga,” pungkasnya. (yan/bin/ang)
