DesaKita.co – DPRD Kabupaten Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah tujuan. Para wakil rakyat itu, membahas terkait dunia usaha, pupuk bersubsidi, pariwisata, dan pemenuhan hak asuh anak. Kegiatan kunker sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dalam badan musyawarah (Bamus).
Komisi A DPRD Jombang melakukan kunker ke Kabupaten Kulon Progo untuk mengkaji kebijakan dunia usaha.
”Dari paparan yang kami dapat, iklim dunia usaha di sana sangat luar biasa,” papar Sekretaris Komisi A DPRD Jombang Kartiyono.
Salah satu indikator iklim usaha di Kulon Progo bagus, yakni terciptanya korelasi antara pengusaha besar dengan UMKM.
”Dari kacamata DPRD di sini (Kulon Progo,Red), DPMPTSP bisa menjadi mediator. Dalam artian antara pengusaha besar dengan UMKM, sehingga tercipta kepedulian,” terangnya.
Komisi B DPRD Jombang kunker ke Kabupaten Sragen. Tujuannya mengkaji terkait pendistribusian pupuk subsidi. Pasalnya, banyak petani mengeluhkan persoalan pupuk lantaran jatah dari pusat berkurang banyak.
”Bagaimana pemkab melalui dinas terkait ini bisa ada program supaya petani ini tidak kekurangan pupuk. Misalnya, dengan penganggaran pupuk cair maupun pupuk organik,” ujar Ketua Komisi B DPRD Jombang Sunardi.
Sementara, Komisi C DPRD Jombang kunker Dinas PUPR Kabupaten Gunungkidul. Studi wilayah sendiri dilakukan, untuk mengetahui kiat-kiat peningkatan sektor wisata di wilayah tersebut.
”Gunungkidul terbukti dapat memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki. Salah satu penyebabnya, adanya dukungan dari semua pihak,” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang Miftahul Huda.
Aktifnya bupati, lanjut Huda, melakukan lobi hingga tingkat dirjen maupun irjen agar mendapatkan bantuan khusus keuangan (BKK).
”Kunci sukses Gunungkidul dalam memaksimalkan semua potensi wisata, yakni insfrastruktur jalan. Untuk mewujudkan hal itu, bupati melakukan lobi hingga tingkat dirjen maupun irjen,” lanjutnya.
Sedangkan Komisi D DPRD Jombang, melakukan kunker ke Kabupaten Sleman. Para wakil rakyat membahas tentang kebijakan pemerintah terkait dengan pemenuhan hak anak. Mulai dari pencegahan pernikahan dini agar tidak semakin banyak.
”Harus assesment, pendampingan terkait dengan masalah-masalah kasus anak-anak. Terutama masalah hamil di luar nikah dan sebagainya,” terang Ketua Komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati.
Erna memaparkan, karena Kabupaten Jombang mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Nindya, maka sudah seharusnya tentang pemenuhan hak-hak anak harus menjadi perhatian serius.
”Ini harapan kita memang semua anak yang ada di Kabupaten Jombang harus terpenuhi haknya,” pungkasnya. (yan/naz/fid)
