Desakita.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang sukses menggelar debat publik kedua bagi pasangan calon (paslon) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang di Hotel Yusro Jombang, Sabtu (16/11) malam.
Debat publik merupakan upaya KPU Jombang menyosialisasikan visi misi paslon kepada masyarakat guna mewujudkan pilkada yang demokratis.
Debat dimulai pulul 19.30. Paslon nomor urut 1 Mundjidah Wahab-Sumrambah datang mengenakan pakaian perpaduan Ijo-Abang, dan paslon nomor urut 2 Warsubi-Salmanuddin Yazid (Gus Salman) kompak mengenakan pakaian khas biru langit.
Baca Juga: Pastikan Keamanan Logistik Pilkada Jombang, Kapolres Sidak Gudang KPU Jombang
Tampak hadir, jajaran komisioner KPU Jombang, Bawaslu, jajaran forkopimda, sejumlah kepala OPD di lingkup pemkab, para pimpinan partai politik pendukung kedua paslon serta para pendukung kedua pasangan calon.
Selain itu tamu undangan dari lintas elemen. Tampak ratusan personel gabungan disiagakan di lokasi mengawal jalannya debat.
Debat terakhir mengangkat tema sosial, kesehatan dan lingkungan serta hukum dan pemerintahan. Tim panelis beranggotakan lima orang.
Di antaranya Ali Hamdan Lc MA P.D dosen Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Malang, Slamet Hermansyah SH .H pegiat pemilu JPPR Jawa Timur, Dr Drs M Shoim Anwar MPd dosen Universitas Adi Buana Surabaya, Moh. Maskurudin Hafid SHi Direktur Akademi Pemilu dan Demokrasi-APD.
Serta Moh. Aan Anshori Amd SH MH (Dosen School of Entrepreneurship and Humanities Universitas Ciputra Surabaya).
Dalam sambutannya, Ketua KPU Jombang Ahmad Udi Masjkur mengatakan, debat publik ini merupakan salah satu momentum penting dalam rangkaian Pilbup Jombang untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terkait kompetensi dan rencana strategis para paslon dalam memimpin Kabupaten Jombang lima tahun ke depan.
”Debat ini adalah salah satu bagian dari proses demokrasi yang transparan, sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan secara cerdas dan bijak,” ujar dia.
Baca Juga: KPU Jombang Bayar Ongkos Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara Pilkada, Segini Besarannya
Selain itu, debat juga diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan kepada masyarakat Jombang.
”Debat publik ini bagian dari upaya kami sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan Nomor 6/2020 serta peraturan KPU nomor 13/2024 di mana harus menyelenggarakan debat publik sebagai perwujudkan untuk memfasilitasi pasangan calon agar bisa berinteraksi dan memberikan informasi seluas mungkin kepada masyarakat berkaitan dengan program serta visi dan misi,” ujar dia.
Udi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak baik pasangan calon, liasion officer (LO) serta aparat kepolisian yang turut serta menjaga keamanan debat.
”Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk menyukseskan debat ini. Masyarakat Jombang kini dapat lebih memahami program kerja serta visi-misi dari masing-masing pasangan calon,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, kedua pasangan calon baik paslon nomor urut 1 maupun paslon nomor urut 2 saling beradu gagasan dalam menyampaikan visi misi maupun saat menjawab pertanyaan yang disampaikan panelis.
Salah satu poin penting yang disampaikan paslon nomor urut 1 misalnya terkait keberhasilan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dibuktikan dengan peningkatan Indeks Good Governance (IGG) selama lima tahun terakhir.
Menurut Mundjidah, peningkatan IGG di Jombang dari tahun ke tahun terwujud dengan berpijak pada prinsip partisipasi publik, integritas dan transparansi anggaran untuk pengelolaan program pembangunan.
”Dengan bukti peningkatan Indeks Good Governance (IGG) dari tahun ke tahun.
Tahun 2021, IGG Jombang: 72,71, dan tahun 2023 menjadi 77,59,” ungkapnya didampingi Sumrambah.
Sementara itu, paslon nomor urut 2 juga menyampaikan beberapa visi misi dan program.
Warsubi menjanjikan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar per desa setiap tahunnya dari APBD, di luar dana desa dari pemerintah pusat.
Anggaran tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial di tingkat desa.
”Selain itu, setiap RT akan mendapat anggaran tambahan sebesar Rp 5 juta per tahun, dan kelompok dasawisma akan mendapat Rp 1 juta per tahun untuk mendukung berbagai program sosial dan kesehatan,” pungkasnya. (ang/naz)
