Sarasehan Nasional Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) bertema Akselerasi Membangun Indonesia dari Daerah: Menakar Sinergi Pusat dan Daerah untuk Kemajuan Bangsa di Gedung Soedjarwo, Universitas Jember, Jumat (3/7/2026).
Desakita.co – Sejumlah kepala daerah memaparkan berbagai strategi dan inovasi untuk menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran dalam Sarasehan Nasional Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) bertema Akselerasi Membangun Indonesia dari Daerah: Menakar Sinergi Pusat dan Daerah untuk Kemajuan Bangsa di Gedung Soedjarwo, Universitas Jember, Jumat (3/7/2026).
Sarasehan yang digelar Universitas Jember (Unej) bersama KAUJE itu menghadirkan peneliti, akademisi, pejabat kementerian, hingga kepala daerah sebagai ruang diskusi mengenai sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan.
Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengatakan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan di daerah.
Karena itu, forum tersebut diharapkan menjadi wadah bagi kepala daerah menyampaikan pengalaman, tantangan, sekaligus solusi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat.
“Membangun Indonesia mulai dari desa, mulai dari kabupaten dan seterusnya. Jadi akumulasi sinergi dari pembangunan ini tentunya nanti akan secara utuh dilihat sebagai pembangunan nasional,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam forum tersebut ialah ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Moderator sarasehan, Lutfil Hakim, mengungkapkan porsi anggaran yang dikelola daerah masih jauh lebih kecil dibanding pemerintah pusat.
Direktur Dana Desa Kementerian Keuangan Jaka Sucipta menjelaskan transfer ke daerah tahun ini mencapai sekitar Rp693 triliun dari total belanja negara sebesar Rp3.800 triliun.
Anggaran tersebut harus dibagi untuk membiayai 548 pemerintah daerah serta sekitar 75 ribu desa di seluruh Indonesia.
Menurut Jaka, daerah perlu memperluas sumber pembiayaan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat.
Alternatif yang dapat ditempuh antara lain melalui pinjaman daerah, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Poinnya adalah bukan siapa yang mengelola, tapi bagaimana kemudian anggaran negara ini diterima oleh masyarakat,” katanya.
Peneliti senior BRIN Prof. Siti Zuhro menilai keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan berhenti berinovasi.
Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan media.
“Kunci kemajuan daerah terletak pada kualitas inovasi kebijakan dan kemampuan membangun kolaborasi,” ujarnya.
Dalam sesi tanggapan, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo memaparkan sejumlah inovasi yang dilakukan di daerahnya, mulai dari pengembangan ekspor kopi, diversifikasi tanaman di kawasan perkebunan kopi, hingga program kredit tanpa bunga dan biaya administrasi bagi pelaku UMKM.
Ia juga menilai masih ada hambatan psikologis di kalangan pejabat daerah dalam mengambil kebijakan strategis karena khawatir berhadapan dengan persoalan hukum.
“Kendala psikologis dan ketakutan melakukan financial engineering membuat daerah sulit maju,” katanya.
Bupati Lumajang Indah Amperawati, yang mengikuti acara secara daring, menyampaikan keberhasilan pengelolaan destinasi wisata Tumpak Sewu yang meningkatkan pendapatan pajak dari sekitar Rp1 juta menjadi Rp186 juta per bulan setelah dilakukan pembenahan tata kelola.
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan kerja sama dengan badan usaha untuk memasang lebih dari 7.400 titik penerangan jalan umum tanpa membebani APBD.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran dari pusat, masyarakat harus menunggu beberapa tahun lagi untuk menikmati pembangunan,” ujarnya.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengungkapkan APBD Kota Pasuruan berkurang sekitar Rp140 miliar akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap berkewajiban membayar gaji pegawai P3K sehingga beban belanja pegawai semakin besar.
Ia mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), karena banyak daerah masih berada di atas angka tersebut.
Bupati Jember Muhammad Fawait, yang juga hadir secara daring, menyampaikan pemerintah daerah menemukan lebih dari 16 ribu data penerima bantuan sosial yang masih tercatat meski penerimanya telah meninggal dunia. Ia juga optimistis program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menggerakkan perekonomian Jember hingga Rp4,6 triliun.
Wakil Bupati Kotawaringin Barat Suyanto turut memaparkan keberhasilan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah yang meningkatkan realisasi PAD dari 18 persen menjadi lebih dari 32 persen pada pertengahan 2026.
Sarasehan ditutup Ketua Umum KAUJE Muhammad Sarmuji. Ia menilai berbagai inovasi yang dipaparkan para kepala daerah menunjukkan kemampuan daerah beradaptasi di tengah keterbatasan anggaran.
“Inovasi sering lahir ketika daerah berada dalam kondisi terdesak. Semangat itu perlu terus dijaga agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.
