Desakita.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang komitmen untuk mempertahankan program unggulan. Yaitu program kain seragam gratis dan program 5.000 tahfiz juz 30.
Tahun ini, pembangunan besar-besaran juga dilakukan pada jenjang TK, SD, dan SMP.
’’Untuk program seragam gratis tetap kami lanjutkan tahun ini, dengan memberikan kain seragam gratis nasional untuk siswa SD/MI dan SMP/MTs,’’ kata Senen, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, kemarin.
Program kain seragam gratis bakal diberikan sebelum siswa baru masuk tahun pelajaran 2024/2025. Kain seragam gratis telah menjadi program unggulan tahunan yang dilaksanakan Dinas P dan K.
Harapannya, dengan kain seragam gratis, dapat meringankan beban orang tua dalam pembelian seragam untuk siswa yang baru masuk ke sekolah baru.
Tidak hanya seragam, program 5.000 tahfiz juz 30 juga semakin gencar dilakukan. Dinas P dan K sudah mewisuda 1.166 siswa angkatan pertama. Serta telah meluluskan 1.077 tahfiz juz 30 pada angkatan kedua.
’’Yang 1.077 itu baru siswa kelas 6. Akhir 2023 lalu kita adakan munaqosah. Untuk wisuda, menunggu yang angkatan dibawahnya, insya Allah sekitar Mei,’’ jelasnya.
Sertifikat tahfiz yang dikeluarkan Dinas P dan K dapat digunakan untuk mengikuti PPDB jalur prestasi pada jenjang SMP maupun MTs.
Pada PPDB, siswa yang lulus ujian tahfiz juz 30 dengan nilai 99 dan 100, setara dengan juara 1 lomba tingkat kabupaten, dengan skor PPDB 75 dan 76.
Sementara yang mendapatkan nilai 96-98, setara dengan juara 2 dengan nilai 73 dan 74 pada PPDB. Nilai 93-93 setara juara 3 dengan nilai PPDB 71-72. Nilai 90-92 setara juara harapan 1 dengan nilai PPDB 69-70. Nilai 88-89 setara juara harapan 2 dengan skor 67-68. Dan nilai 85-87 setara juara harapan 3 dengan skor PPDB 65-66.
Saat ini dinas P dan K sedang gencar menjalankan sosialisasi BMD (barang milik daerah) dengan menginventarisir barang milik sekolah, termasuk sertifikat hak pakai. Senen menyebutkan, lebih dari 100 sekolah yang belum memiliki sertifikat hak pakai, kini sudah mengalami kemajuan yang besar.
’’Saat ini, hampir semua sudah proses, tinggal 20 sekolah saja,’’ ucapnya.
Sertifikat sangat penting untuk SD maupun SMP, sebab menjadi salah satu syarat untuk pengajuan dana alokasi khusus (DAK) atau mendapatkan hibah. ’’Kalau sekolah tidak memiliki sertifikat, tidak bisa mendapatkan DAK atau hibah,’’ jelasnya.
Tahun ini, Dinas P dan K juga akan melakukan pembangunan besar-besaran melalui dana alokasi khusus untuk SD, SMP dan TK. Ada satu TK negeri, 11 SDN dan tujuh SMPN yang bakal mendapatkan pembangunan cukup besar dari dana alokasi khusus.
Diharapkan, pembangunan di satuan pendidikan membuat kegiatan belajar mengajar semakin nyaman. Siswa semakin aman dan keindahan sekolah menjadi lebih baik.
’’Pembangunan akan kami lakukan bertahap. Sesuai dengan pengajuan, semua kita ajukan. Tapi untuk mana saja yang dapat, ditentukan pusat,’’ jelasnya.
Pada APBD 2024 juga dianggarkan rehab bagi SD yang mengalami kerusakan sedang. ’’Untuk APBD juga ada, meski tidak banyak. Mudah-mudahan nanti ada tambahan di P-APBD, menyesuaikan dengan kemampuan daerah,’’ ungkapnya.
Upaya peningkatan mutu juga dilakukan dengan menambah jumlah BOS daerah. Kenaikan BOS daerah untuk jenjang SD/MI, dari Rp 53.700 menjadi Rp 100.000 per siswa per tahun.
Diharapkan, melalui peningkatan BOS daerah ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, hingga kesejahteraan para guru. ’’Karena perbedaannya dengan SMP sangat besar, mudah-mudahan dengan kenaikan ini program yang dicanangkan jenjang SD lebih baik,’’ ulasnya. (wen/jif/ang)
