Desakita.co – Usai menggelontorkan anggaran mencapai Rp 22,6 miliar untuk membebaskan tanah kas desa (TKD) di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang akhir 2022 lalu, hingga kini rencana pembangunan pasar masih belum ada kejelasan.
Pemkab masih menyusun dokumen perencanaan untuk melengkapi usulan program ke pemerintah pusat. Pasalnya untuk anggaran pembangunan pasar, pemkab mengandalkan anggaran dari pusat.
Pantauan di lokasi, terlihat lahan seluas 3,7 hektare eks TKD Denanyar yang sudah dibebaskan pemkab masih nganggur.
Di lokasi juga tidak ditemukan plang aset pemkab terpasang.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas PUPR Jombang Bayu Pancoroadi mengatakan saat ini pihaknya terus memantapkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pasar.
”Jadi tahun lalu sudah kami susun masterplan-nya, tinggal tahun ini penyusunan DED (Detail Engineering Design),” kata Bayu dikonfirmasi, Rabu (11/1) kemarin.
Sebagai rangkaian tahapan, saat ini pihaknya masih fokus menyusun dokumen kerangka acuan kerja (KAK) sebagai acuan penyusunan DED.
”Jadi setelah KAK selesai, baru kita kasih konsultan yang merumuskan, sehingga ada kejelasan,” tutur Bayu.
Diakui, dokumen itu nantinya bakal ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.
Mengingat rencana awal pembangunan pasar itu bakal dibangun menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.
”Jadi masterplan sudah ada, dan ketika DED sudah selesai baru kita bawa ke pusat. Karena dari dokumen itu sudah muncul bunyi anggaran yang dibutuhkan itu sekian, jadi yang bangun nanti dari sana,” kata Bayu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang Danang Praptoko mengaku masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan pembangunan pasar.
Pasalnya, anggaran pembangunan pasar yang digunakan untuk merelokasi pedagang di kawasan PCN ditaksir mencapai Rp 100 juta ke atas. Sehingga pemkab berupaya melobi anggaran dari APBN.
Pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR, Bappenas, hingga Kementerian Perdagangan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada kepastian.
Ia menyebut, Pemkab Jombang masih berupaya agar pembangunan pasar nanti mendapat support dana dari APBN sambil mencukupi persyaratan dokumen yang diperlukan. (fid/naz/ang)
