Desakita.co – Proses pembebasan lahan untuk perluasan Sekolah Rakyat di kawasan eks Terminal Barang Tunggorono, Kecamatan Jombang memasuki babak baru. Sebanyak 10 warga pemilik lahan sudah menyepakati pelepasan hak atas tanahnya. Saat ini Pemkab Jombang tinggal menuntaskan proses pembayaran.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Agung Hariadi menyampaikan, seluruh administrasi pelepasan hak sudah diselesaikan di hadapan notaris. Dokumen akta jual beli (AJB) dari seluruh bidang tanah kini dalam tahap pengajuan surat perintah membayar (SPM).
’’Proses AJB selesai, untuk SPM sudah kita proses hari ini (kemarin),’’ kata Agung, Rabu (24/12).
Sebelum kesepakatan tercapai, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan para pemilik lahan di Desa Tunggorono. Dari proses tersebut, seluruh warga menyatakan setuju untuk melepas lahannya demi mendukung pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat.
’’Dari sepuluh bidang tanah, semuanya sudah disepakati warga,’’ imbuhnya.
Total luas lahan yang dilepas mencapai 11.576 meter persegi dengan nilai pembayaran Rp 7.911.254.300. Harga tanah per meter persegi di kisaran Rp 682 ribu hingga Rp 684 ribu.
’’Pelepasan haknya selesai. Tinggal proses pembayaran ke para pemilik tanah,’’ tuturnya.
Pengadaan lahan tersebut sudah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025. Pemkab Jombang menyiapkan anggaran Rp 17,9 miliar.
Rinciannya, Rp 8,8 miliar untuk pembelian lahan. Rp 9,1 miliar untuk pengurukan dan penyiapan lahan sebelum pembangunan fisik dimulai.
Setelah lahan dinyatakan siap, tahapan berikutnya pembangunan gedung Sekolah Rakyat.
’’Pemkab Jombang siap membantu penuh dalam pengadaan lahan. Untuk pembangunan fisik gedung akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,’’ urainya.
Dengan begitu, diharapkan pembangunan gedung Sekolah Rakyat bisa segera dimulai.
’’Kita berharap pembangunan gedung bisa segera terealisasi dan mampu meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat Jombang,’’ ungkapnya.
Lahan Segera Diuruk
SEMENTARA itu, proses pembebasan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan eks Terminal Barang Tunggorono, Kecamatan Jombang terus menunjukkan progres signifikan. Seiring rampungnya akta jual beli (AJB), pengurukan lahan mulai dapat dilakukan. Meski proses pembayaran masih berjalan.
Kepala Dinsos Jombang, Agung Hariadi, menjelaskan, sejak Jumat (19/12) sudah terbit tiga AJB dari lahan milik warga. Dengan dasar tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang sudah bisa mulai melakukan pengurukan di tiga bidang tanah yang telah bebas.
’’Sejak Jumat sudah ada tiga AJB. Teman-teman pelaksana proyek dari dinas PUPR sudah bisa melakukan pengurukan di tiga bidang itu,’’ ungkapnya.
Pembayaran lahan dilakukan berdasarkan AJB dan pelepasan hak yang menjadi satu kesatuan. Karena itu, meski belum seluruh bidang selesai dibayar, pengurukan sudah bisa dilaksanakan di lahan yang administrasinya tuntas.
’’Dasar pembayaran dan pelepasan hak jadi satu dari AJB. Sehingga sekarang sudah bisa melakukan pengurukan lahan di sana,’’ imbuhnya.
Progres pengurukan lahan sangat positif. Saat ini tinggal beberapa bagian yang sebelumnya menunggu lahan bebas. Ia berharap pengurukan dapat diselesaikan sebelum tutup tahun.
’’Informasi terakhir tinggal sedikit, kalau tidak salah hitungannya tinggal 20 persen dari total. Mudah-mudahan pengurukan lahan bisa selesai sebelum akhir tahun,’’ ungkapnya.
Saat ini, pengurukan telah dilakukan di sisi utara dan tengah. Sementara bagian selatan menjadi fokus penyelesaian. Dengan terbitnya AJB terbaru, area yang sebelumnya belum bisa dikerjakan kini sudah dapat diuruk.
’’Tinggal sisi selatan yang belum diuruk. Atau sisa yang kemarin belum bebas saja. Sedangkan utara dan tengah sudah diuruk,’’ urai Agung.
Terkait proses pembayaran lahan, saat ini pihaknya sedang menyelesaikan pengajuan surat perintah membayar (SPM).
’’Hari ini (kemarin) proses SPM. Karena hari ini (kemarin) terakhir keluar. Setelah itu akan menjadi SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah),’’ terangnya.
SP2D akan terbit pada awal pekan depan. Sebab minggu ini libur Natal.
’’Antara Senin (29/12) atau Selasa (30/12). Karena SP2D ini paling lama dua hari. Yang jelas di kami untuk SPM sudah selesai,’’ urainya.
Pihaknya terus berupaya menyelesaikan pembebasan lahan sesuai arahan pemerintah pusat. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum, proyek pembangunan Sekolah Rakyat sudah berkontrak dan direncanakan mulai dikerjakan.
’’Informasi dari Kementerian PU, sudah berkontrak. Istilahnya tahun ini sudah mulai pekerjaan. Cuma kami belum tahu mulai di lapangan kapan. Kami hanya diinformasikan untuk segera menyelesaikan pembebasan lahannya,’’ katanya. (fid/jif)
