Desakita.co – Proyek jalan cor ruas Kabuh-Tapen dari Kementerian PUPR di Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang belum rampung. Hingga kemarin (7/1), hampir semua jalan belum dicor.
Di beberapa titik, urukan tanah untuk pinggir jalan juga masih menumpuk.
Sejumlah alat berat masih terlihat ada di sekitar lokasi.
“Baru bagian tengah yang sudah selesai, tapi sudah bisa dilewati,” ungkap Zainudin, 45, salah seorang pengguna jalan saat melintas.
Kondisi paling parah berada tepat di depan Balai Desa Karangpakis, pengecoran yang sempat ditinjau Pj Bupati Jombang Sugiat, ternyata masih dicor separo bagian saja.
Selain itu, ada titik lain yang belum dikerjakan.
Mulai di antara pertemuan ruas Ploso-Sumbergondang dan Kabuh-Tapen di Desa Sumbergondang, Kecamatan Kabuh.
Titik pertemuan yang seharusnya diaspal ini masih berupa jalan lama dengan kondisi penuh kerikil.
“Kalau yang sebelah sini mungkin menunggu yang dari arah Jatibanjar selesai, karena yang di sana kan belum semua,” sambung Mulyono, 33, salah seorang warga di lokasi kemarin siang.
Hingga berita ini ditulis, PPK proyek jalan cor ruas Ploso-Sumbergondang dari Satker PJN Wilayah IV Kementerian PUPR Siti Sekar Gondoarum, masih memilih bungkam.
Telepon dan pesan singkat yang dikirim wartawan koran ini kepadanya sama sekali tak berbalas.
Sementara itu, Miftahul Huda Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang, sangat kecewa dengan pekerjaan jalan cor utara Brantas yang tak selesai tepat waktu.
“Selama ini setiap ada pertemuan baik dengan PUPR Kabupaten maupun Kementerian PUPR, kami selalu minta PPK harus tegas,” lontarnya.
Menurutnya, pekerjaan yang lamban hingga melewati tahun anggaran itu akibat dari PPK dan Konsultan pengawas yang tidak tegas.
“Kami juga heran kenapa proyek dengan dana sebesar itu justru selalu bermasalah di akhir tahun, kalau tidak begitu kualitasnya buruk,” tambah dia.
Huda lantas menyinggung kualitas pekerjaan jalan cor di jalur arteri nasional sepanjang Kecamatan Peterongan beberapa tahun lalu juga kualitasnya sangat buruk.
“Saat sudah rusak seperti itu nanti saling lempar tanggung jawab, Pemkab Jombang merasa ditempati saja, sementara dari Kementerian juga tidak tahu lagi. Katanya perbaikan-perbaikan juga tidak maksimal,” ujarnya.
Karena itu ia menyarankan harus ada koordinasi yang baik antara Kementerian PUPR dan PUPR Kabupaten Jombang sebagai kepanjangan tangan pemerintah.
“Kalau kita konsultasi di Kementerian, pasti kita sampaikan kalau tidak beres, karena kasihan, masyarakat Jombang yang jadi korban,” pungkas politisi senior dari Fraksi PKB ini.
Sebelumnya, dua proyek berdana APBN di Kabupaten Jombang gagal dikerjakan hingga akhir tahun. Dua proyek itu adalah jalan cor ruas Kabuh-Tapen dengan anggaran Rp 58,5 miliar dan proyek jalan cor ruas Ploso-Sumbergondang dengan anggaran Rp. 35.3 miliar.
Dua proyek itu milik Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Jawa Timur. Proyek yang seharusnya rampung pada (31/12) itu dikerjakan melampaui hingga 2024. (riz/bin/ang)
