Desakita.co – Serapan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2023 mencapai 92 persen.
Dari total anggaran Rp 3,17 triliun, terserap Rp 2,94 triliun.
Terdapat sejumlah OPD yang serapan anggarannya di bawah 90 persen.
Bahkan seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang capaian serapan anggaran hanya 75 persen.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jombang, sejumlah OPD yang serapannya rendah di antaranya disdagrin dari plotting Rp 33,71 miliar hanya terserap Rp 25,304 miliar.
Kedua, Dinas PUPR Jombang yang terserap 82,93 persen dari anggaran Rp 79,977 miliar terserap Rp 74,953 persen.
Serapan terendah ketiga dari Satpol PP Jombang, yakni 84,92 persen dari anggaran Rp 14,647 miliar terserap Rp 12,493 miliar.
Sekdakab Jombang Agus Purnomo mengatakan, untuk serapan APBD di Kabupaten Jombang sudah cukup maksimal.
Itu membuktikan sejumlah pelaksanaan program-program yang ada di masing-masing OPD berjalan dengan baik.
”Kami juga mengapresiasi masing-masing kinerja OPD bisa menjalankan programnya dengan baik,” ungkapnya.
Hanya saja, memang ada sejumlah program yang masih belum berjalan. Itu nantinya akan dilanjutkan pada tahun ini.
”Untuk besaran SiLPA sendiri masih menunggu hasil audit dari BPK RI,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Suwignyo terkait serapan anggaran dinasnya yang rendah dibandingkan OPD lainnya, Ia belum bisa memberikan keterangan.
Meski terdengar nada sambung tidak dijawab. Begitu pula melalui pesan singkat belum ada balasan.(yan/naz/ang)
