Desakita.co – Calon Bupati Jombang Warsubi ingin merangkul semua pihak demi membangun Jombang yang lebih sejahtera.
Hal itu, diungkapkan Warsubi saat menerima kunjungan tenaga pendamping profesional (TPP) Kabupaten Jombang yang terdiri dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM), pendamping desa, dan pendamping lokal desa.
Warsubi mengatakan, pihaknya akan melibatkan TPP dalam mengawal program pemerintahanya ke depan bersama Gus Salman.
”Alhamdulillah, saya menyambut baik ide dan aspirasi dari TPP dan khususnya pendamping desa. Jika nanti saya sudah duduk di pemerintahan, akan ada koordinasi yang tepat untuk keberlanjutan program Rp 800 hingga Rp 1 miliar per desa. Tentunya itu memang butuh pendampingan agar bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga: Kreatif! Warga Desa Mojokrapak Jombang Ini Lukis Sosok Warsubi dengan Media Pasir Pantai
Warsubi juga meminta kepada para pendamping desa dan TAPM agar tidak ragu untuk berkomunikasi dengan Pemkab Jombang dalam mengawal program yang akan diimplementasikan.
”Jika ada persoalan yang terjadi, saya harap pendamping desa tidak ragu untuk berkomunikasi dengan pemkab nantinya.
Yang terpenting dalam bekerja ini kita harus tetap berpegang pada aturan yang ada. Kerja sama dengan stakeholder itu sudah pasti akan kita lakukan agar program bisa berjalan baik dan maksimal,” pungkasnya.
Terpisah, Arifin, salah satu pendamping desa, menjelaskan TPP di Kabupaten Jombang saat ini terdiri dari 136 orang.
Mereka terdiri dari lima tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM), 56 pendamping desa, dan 75 pendamping lokal desa.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan program Warsubi dan Gus Salman yang berencana memberikan dana tambahan sebesar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar per desa.
Baca Juga: Sisi Lain Kemenangan Calon Bupati Jombang Warsubi, Bersyukur Punya Jimat Doa Ibu
”Menurut kami pelaksanaan program ini memerlukan pendampingan yang tepat agar dana tersebut dapat dikelola dengan baik di tingkat desa,” ujar dia kemarin.
Arifin juga berharap, sebagai bupati terpilih nantinya, Warsubi dapat memperjuangkan eksistensi pendamping desa, terutama terkait tambahan biaya operasional (BOP) yang dinilai masih belum memadai untuk mendukung mobilitas mereka. (ang/naz)
