Desakita.co – Memasuki musim panen kali ini, sejumlah petani padi tidak mau menjual hasil panennya ke Bulog.
Salah satu penyebabnya harga beli Bulog jauh lebih rendah daripada harga di pasaran.
Sebaliknya, para petani lebih memilih menjual hasil panennya kepada para tengkulak yang siap membeli saat musim panen tiba.
Seperti salah satunya Abdul Kholik. Petani di Desa Keras, Kecamatan Diwek mengatakan, hasil panennya sudah dibeli tengkulak dengan harga Rp 6.400 per kilogram (kg).
”Itu turun dari combi, harganya turun terus dibandingkan dengan sebelumnya yang bisa mencapai Rp 7 ribu per kg,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin.
Dengan harga jual gabah kering sawah segitu, untung petani juga menipis.
Mengingat saat ini petani hanya sedikit mendapatkan pupuk subsidi.
Sedangkan, pupuk nonsubsidi harganya mahal.
”Biaya tanam hingga panen sekarang minimal Rp 2,5 juta luasan sawah 1.400 meter persegi. Itu apabila sawah sendiri,” ungkapnya.
Terlebih lagi, apabila beras dijual di Bulog harga yang didapat petani jauh lebih murah.
Menyusul HPP (harga pembelian pemerintah) hanya dipatok Rp 5.500 per kg. ”Ya harusnya harga distabilkan,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Mustajib petani asal Desa Pulorejo, Kecamatan Ngoro.
Menurutnya, apabila gabah dijual di tengkulak maka petani masih mendapat untung.
Terlebih lagi, banyak tengkulak yang sudah berlangganan untuk membeli gabah petani.
”Para tengkulak itu sudah tahu musim panennya, jadi mereka datang langsung membawa uang dan truk untuk mengangkut gabah petani,” katanya.
Dirinya menambahkan, sebenarnya petani bisa saja menjual gabah ke Bulog dengan catatan HPP dinaikkan.
Sehingga, petani bisa menikmati hasil panennya.
Sedangkan, jika pemerintah tetap enggan menaikkan HPP, dirinya yakin para petani tetap tidak akan mau menjual gabahnya ke Bulog.
”Kalau usul saya, HPP itu diperbaharui setiap musim tanam tiba. Jadi harganya bisa menyesuaikan,” tandasnya.
Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Jombang Muchamad Rony mengaku tidak bisa mengendalikan petani untuk menjual gabahnya.
”Kalau ini masalah regional. Pemerintah dan dinas yang lain diharapkan bisa mengatur sistem distribusi gabah,” katanya.
Terlebih lagi, sulitnya pengawasan agar gabah dari Jombang tetap bisa ada di Jombang.
”Kita berharap mungkin pemerintah provinsi maupun pusat ini masuk wilayah perdagangan mempunyai solusi. Kita tidak bisa membendung gabah keluar dari Jombang atau gabah dari luar masuk ke Jombang,” ungkapnya.
Diakuinya, saat ini memang harga gabah cenderung turun. Akan tetapi, harga tersebut masih di atas HPP, yakni hanya Rp 5.500. ”Jadi harga gabah saat ini masih di atas HPP pemerintah,” pungkas Rony. (yan/naz/ang)
