DesaKita.co – Kalangan dewan meminta Pemkab Jombang tegas mengelola parkir liar. Terutama di ruang terbuka hijau yang punya potensi untuk bisa menyumbang pendapatan daerah.
”Setiap kali dalam pembahasan APBD kami selalu menyampaikan agar pemkab mengelola parkir dengan maksimal. Khususnya yang masih liar,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Jombang Kartiyono.
Bisa dibayangkan bila semua tempat parkir dikelola dengan baik oleh Pemkab Jombang, maka PAD yang dihasilkan cukup besar.
”Kalau tidak dikelola seperti ini. Bisa dihitung berapa PAD yang harusnya masuk, tapi hilang begitu saja,” ungkapnya.
Selama ini pemkab tidak serius dan terkesan tidak tegas dalam mengelola parkir. ”Banyak formula yang bisa dilakukan untuk mengelola parkir. Selama ini pemkab tidak tegas,” imbuhnya.
Semisal, menggandeng orang-orang yang biasa menjaga parkir di wilayah masing-masing. Langkah itu tidak akan menghambat mereka bekerja.
”Kita juga tidak mematikan rejeki orang. Pemkab juga tetap mendapat PAD maskimal. Jadi sama-sama menguntungkan,” bebernya.
Bila terus dibiarkan seperti ini, masyarakat tentu beranggapan negatif kepada pemerintah. ”Pasti muncul stigma negatif memang sengaja tidak dikelola, karena kepentingan oknum-oknum untuk mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.
Lebih dari itu, dalam analisanya, pemkab terlena dengan PAD yang dihasilkan dari parkir berlangganan.
Sebab, hanya dengan duduk-duduk saja tanpa berkeringat, setiap tahun sudah bisa mendapat penghasilan yang tidak sedikit.
“Menurut saya adanya parkir berlangganan ini menjadikan pemkab malas,” tegas dia lagi.
Menurutnya, kebijakan parkir berlangganan sangat merugikan masyarakat. Jelas-jelas sudah membayar parkir selama setahun, namun saat ada keperluan di jalur-jalur tertentu, mereka masih tetap dikenakan parkir. Sementara keberadaan parkir konvensional justru tidak dikelola dengan baik.
”Saat ini pemkab harus mengevaluasi parkir berlangganan dan parkir konvensional agar dikelola dengan baik, agar PAD bisa lebih meningkat,” pungkasnya. (yan/bin/fid)
