Desakita.co – Memasuki musim awal tanam padi tahun ini, sejumlah petani di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung mengeluhkan minimnya jatah pupuk subsidi dari pemerintah.
Pasalnya, alokasi pupuk subsidi yang diberikan kepada petani jauh dari kebutuhan. Sehingga petani terpaksa harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya dua kali lipat lebih mahal.
Slamet Wijiono, 62, petani di Desa Betek mengeluhkan jatah pupuk subsidi yang diterimanya pada musim tanam pertama kali ini sangat minim.
”Dulu dapat Urea, Phonska, dan ZA, sekarang hanya dapat Phonska dan Urea saja. Itupun kadang telat, sudah selesai musim tanam baru datang,” keluhnya sembari memupuk di sawahnya (26/1) kemarin.
Dengan luasan sawahnya mencapai 7.000 m2, ia hanya mendapatkan jatah 150 kg pupuk subsidi. Padahal, normalnya untuk seukuran luas sawah itu butuh paling tidak 400 kg pupuk subsidi.
”Jadi dapatnya sedikit, jauh dari kebutuhan. Akhirnya beli nonsubsidi harganya mahal,’’ tambahnya.
Ia membandingkan, harga satu sak pupuk subsidi hanay di kisaran Rp 120 ribu. Namun, karena jatah pupuk subsidi yang ia dapat tak cukup untuk kebutuhan tanam sehingga ia terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga mulai Rp 330 ribu per sak.
”Sisanya kita belin nonsubsidi yang harganya mahal sekali,’’ jelas dia.
Ia mengakui, di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil karena banyak harga bahan pangan naik, pemerintah diharapkan mampu menyediakan pupuk subsidi sesuai kebutuhan petani.
”Harapan kami, pupuk subsidi dipenuhi karena kalau tidak bisa rugi kita,’’ jelas dia.
Hal senada juga disampaikan Samsul Munir, 64, petani lainnya. Ia mengatakan, jatah pupuk subsidi semakin tahun semakin menurun.
”Kondisi pupuk subsidi sangat kurang, sekarang turun tidak seperti tahun-tahun lalu,” jelas warga Desa Betek.
Setiap kali musim tanam, ia mengaku resah lantaran untuk mencukupi kebutuhan pupuk sawahnya ia harus membeli pupuk nonsubsidi.
”Ya terpaksa, beli nonsubsidi. Kalau tidak, pertumbuhan padi tidak bisa maksimal,” pungkasnya.
Dikonfirmasi sebelumnya, M Rony Kadisperta Jombang menyampaikan, jatah pupuk subsidi dari pemerintah pusat yang diterima Kabupaten Jombang tahun ini turun.
”Untuk alokasi pupuk bersubsidi 2024 menurun,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Dijelaskan, Pemkab Jombang mengajukan 24 juta ton untuk alokasi 2024. Namun, hanya terealisasi 35 persen dari jatah yang diajukan.
”Jadi, kita mengajukan sebanyak 24 juta ton, kemampun dari pemerintah untuk penyaluran pupuk subsidi hanya 35 persen,” tegasnya.
Rony memerinci, dibandingkan dengan tahun lalu, penyaluran pupuk subsidi berkurang drastis.
Pada 2023 Kabupaten Jombang mendapat aloaksi pupuk Urea sebanyak 29.334.234 ton, NPK 16.808.328 ton, dan NPK FK sebanyak 6.320 ton. Sementara pada 2024 sekarang ini, alokasi penyaluran pupuk subsidi yang diterima pemkab berkurang drastis.
Rinciannya, pupuk Urea sebanyak 14.704.000 ton, NPK 10.094.000 ton, dan NPK FK berkurang menjadi 3.000 ton. ”Saya tidak bisa mengomentari faktornya apa, yang jelas kesanggupan atau kemampun pemerintah pusat terkait pengalokasian pupuk subsidi hanya sebesar itu,” pungkasnya. (ang/naz/ang)
