DesaKita.co – Seluruh farksi DPRD Jombang memberikan sejumlah masukan dan catatan, terkait dengan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) 2025.
Hal itu disampaikan pada sidang paripurna pandangan umum (PU) fraksi yang digelar di ruang sidang paripurna DPRD Jombang, Kamis (31/10).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji. Dihadiri Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo, jajaran Forkopimda, seluruh anggota DPRD dan kepala organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab Jombang.
Baca Juga: Perdalam Wawasan Perbankan, Bank Jombang Terima Kunjungan Pemkab Mojokerto
Maya Novita Fraksi Golkar mengapresiasi penganggaran kontruksi jalan sebesar Rp 52.639.647.537,00. Ini akan bermanfaat untuk lancarnya transportasi terkait pengangkutan hasil-hasil pertanian. Serta kegunaan jalan lainnya yang sangat diharapkan oleh masyarakat.
Terutama di wilayah yang masih belum terbangun jalannya.
’’Transportasi dari desa ke kota demikian sebaliknya dari kota ke desa sangat diharapkan adanya jalan yang baik dan mulus,’’ katanya.
Anas Burhani Fraksi PKB menyampaikan, APBD Kabupaten Jombang 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 490.712.423.672.
Dari Rp 3,29 triliun menjadi Rp 2,440 triliun. FPKB mengamati jumlah pendapatan daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp 370.692.320.726,53.
Baca Juga: Harga Tinggi, Petani Desa Wonosalam Jombang Tertarik Budi Daya Kopi Liberika
’’Dari angka tersebut, FPKB ingin tahu apa yang menjadi faktor kendala menurunnya APBD Jombang 2025,’’ tegasnya.
M Sa’id Fraksi PKS-Nasdem mempertanyakan target pendapatan asli daerah (PAD) dalam R APBD 2025. PAD yang diproyeksikan sebesar Rp 745.549.706,14 jika dibandingkan 2022 mengalami kenaikan. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa diprediksi mengalami stagnasi atau bahkan turun karena kenaikan harga BBM.
’’Fraksi PKS Nasdem mempertanyakan langkah optimalisasi mencapai target tersebut, mengingat pembahasan APBD tahun sebelumnya pada saat perubahan anggaran proyeksi PAD Mengalami penurunan,’’ ungkapnya.
Baca Juga: Kades Wajib Tahu! Ini Aturan Perbup Jombang tentang Pengangkatan Perangkat Desa
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan, pembahasan R-APBD masih panjang.
’’Untuk agenda berikutnya rapat paripurna Jawaban Bupati Jombang terhadap PU fraksi,’’ bebernya.
Saat ini, dirinya masih belum bisa memastikan agenda itu kapan.
’’Ini kita rapatkan Banmus (badan perumus) dulu untuk menentukan jadwal kegiatan kerja anggota DPRD Jombang,’’ ucapnya. (yan/jif)
