Desakita.co – Pemkab Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang komitmen mewujudkan Kabupaten Jombang zero kemiskinan esktrem.
Salah satunya, menggelar rapat koordinasi integrasi sinkronisasi dan sinergitas tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jombang zero kemiskinan ekstrem, di Sendang Rejosari, Kecamatan Wonosalam, Rabu (6/11).
Kegiatan dipimpin Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo yang diwakili Sekdakab Jombang Agus Purnomo.
Turut hadir mendampingi Asisten 1 Pemkab Jombang Purwanto, Kepala Bappeda Jombang Danang Praptoko, beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan camat se-Kabupaten Jombang.
Baca Juga: Luncurkan Inovasi Besut Buka Gerbang Emas, Upaya Dinkes Jombang Percepat Tekan Angka Kemiskinan
Sekdakab Jombang, Agus Purnomo, menyampaikan, selama ini upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui berbagai program pembangunan. Baik skala nasional, regional, maupun daerah.
’’Namun ketepatan program dan sasaran masih perlu untuk lebih dioptimalkan.
Data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang dirilis bulan Agustus 2024, persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang pada 2024 berada pada angka 8,60 persen.
Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,55 persen bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 (9,15 persen),’’ terangnya.
Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 9,79 persen dan nasional yang sebesar 9,03 persen, artinya angka kemiskinan Kabupaten Jombang dibawah angka provinsi dan nasional.
Pria asli Lamongan ini mengatakan, pada (14/3) lalu Pemkab Jombang menerima Berita Acara Nomor 96/BAST/DEP.1/KEMENKO/PMK/03/2024 diterima Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) 2024 sejumlah 654.220 individu.
’’Menindaklanjuti itu, TKPK Kabupaten Jombang melakukan padu padan data P3KE 2024 tersebut dengan data penduduk miskin ekstrem Kabupaten Jombang yang ditetapkan dengan SK Bupati Jombang sejumlah 7.408 jiwa,’’ paparnya.
Dari jumlah itu, Pemkab Jombang kemudian melakukan inventarisir dan ditemukan keseluruhan penduduk miskin ekstrem sebanyak 7.408 jiwa telah mendapatkan penanggulangan kemiskinan intervensi program.
’’Sebanyak 5.567 jiwa telah keluar dari kemiskinan ekstrem berdasarkan data P3KE 2024 atau sudah keluar dari desil 1.
Baca Juga: DKPP Jombang Salurkan Beras untuk 120.963 Penerima, Upaya Ringankan Beban Hidup Masyarakat
Sebabnyak 1.841 jiwa masih berada di kemiskinan berdasarkan data P3KE 2024 atau masih berada desil 1.
Sebanyak 1.752 jiwa sudah terintervensi program PPKE yang dilaksanakan OPD secara optimal. 89 jiwa yang terdiri dari 78 jiwa masih ada dan 11 jiwa meninggal, sudah terintervensi program PPKE yang dilaksanakan OPD namun belum optimal,’’ urainya.
Bappeda Ajak Sinergi dan Perkuat Prinsip 4K
SEMENTARA ITU, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang, Danang Praptoko, mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat yang hadir untuk menginisiasi kerangka kerja bersama penghapusan kemiskinan ekstrem.
’’Tujuannya, agar program tersebut tepat sasaran, berdampak, membentuk visi bersama, dan akuntabel.
Perkuat prinsip 4K (Konsolidasi, Koordinasi, Kolaborasi Aktif, dan Komunikasi) untuk menghasilkan nilai tambah dan pencapaian-pencapaian yang optimal,’’ ujarnya.
Ia menambahkan, untuk bisa mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem di 2024 ini, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan.
Pertama, kepala OPD pengampu program pengentasan kemiskinan harus mengoptimalisasi pelaksanaan intervensi program ditujukan kepada 1.841 jiwa penduduk miskin ekstrem.
Terkhusus kepada 78 jiwa yang sudah mendapatkan intervensi program namun belum optimal.
’’Sekretariat TKPK (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Jombang siapkan data BNBA 1.841 jiwa penduduk miskin ekstrem serta sampaikan kepada camat dan perangkat daerah pengampu program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem untuk dilakukan verifikasi dan validasi,’’ jelasnya.
Selain itu, camat juga harus menyisir dan melaporkan status dan kondisi 1.841 jiwa penduduk miskin ekstrem.
’’Selanjutnya, laporkan progres pelaksanaan intervensi program dan penyisiran penduduk miskin ekstrem (1.841 jiwa) secara periodik kepada Bupati Jombang melalui sekretariat TKPK (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Jombang dan tanggal 30 November harus bisa zero kemiskinan ekstrem,’’ tegasnya. (ang/jif)
Respon (1)