Desakita.co – Pemkab Jombang juga menetapkan status tanggap darurat bencana Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam.
Itu dilakukan pemkab agar bisa mencairkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk pembangunan hunian sementara (huntara) warga terdampak tanah longsor.
Plt Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas membenarkan, pemkab telah menetapkan status tanggap darurat bencana wilayah Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam.
Hal itu tertuang dalam SK Bupati Jombang Nomor 100.3.3.2/50/415.10.1.3.2025 tentang Status Tangap Darurat Bencana Desa Sambirejo, Kecamatan Woosalam tertanggal 23 Januari 2025.
Baca Juga: Rencana Relokasi Warga Terdampak Longsor di Desa Sambirejo Jombang Belum Klir, Ini Penyebabnya
”Jadi penetapan status tangap darurat bencana Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam kita lakukan sebagai syarat untuk mencairkan anggaran belanja tidak terduga (BTT),’’ ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang, Selasa (4/2).
Ia menambahkan, anggaran dari BTT rencananya digunakan untuk pendirian hunian sementara (huntara) warga terdampak tanah longsor.
Dari hasil rapat koordinasi, Dukuh Banturejo, Dusun Jumok, Desa Sambirejo masuk risiko tinggi bencana sehingga warga setempat disarankan tidak tinggal di sana.
”Sesuai saran Basarnas, Dukuh Banturejo masuk risiko tinggi bencana, jadi warga di situ harus direlokasi,’’ jelas dia.
Terkait dengan kondisi di longsor di Wonosalam, ia mengaku juga sudah bersinergi dengan Dinas Perkim Jombang. Saat ini, telah dilakukan kajian untuk menentukan lokasi huntara bagi warga terdampak.
Baca Juga: Pemkab Jombang Siapkan Huntara Antisipasi Longsor Susulan di Desa Sambirejo Wonosalam
”Dinas perkim sudah melakukan survei di beberapa lokasi yang sekiranya aman untuk kita bangunkan huntara,’’ jelas dia.
Setelah survei dan ditentukan lokasi huntara, lanjut Wiko, maka BPBD Jombang akan mengusulkan kepada Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo untuk mencairkan BTT.
”Jadi soal berapa kebutuhan mendirikan huntara kita masih menunggu usulan dari dinas perkim. Setelah ada kepastian, kita ajukan,’’ jelas dia.
Ia menambahkan, total ada 28 warga Dukuh Banturejo yang masuk dalam daftar untuk direlokasi. Saat ini, mereka ada yang tinggal di posko hingga menumpang di rumah saudara.
”Posko sampai saat ini masih ada, baik di balai desa atau posko yang kita dirikan. Kita juga terus minta dukungan Dinsos Jombang untuk logistik,’’ jelas dia. (ang/naz)
