Desakita.co – Pj Bupati Jombang Sugiat mengakui penyaluran pupuk bersubsidi di Jombang banyak menuai persoalan.
Untuk itu, ia mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi sesuai mekanisme.
“Saya tahu penyaluran pupuk bersubsidi sering jadi persoalan. Saya menerima keluhan dari petani, pupuk subsidi tidak sampai ke petani. Gapoktan-poktan hanya di atas kertas, tidak ada kegiatannya,’’ ujar dia saat membuka kegiatan sosialisasi penyaluran pupuk subsidi di Gedung KPRI Jombang, Senin (11/12).
Dari persoalan yang didengarnya, ia minta penyaluran pupuk bersubsidi 2024 mendatang dilakukan tepat sasaran sesuai mekanisme.
”Mari kita perbaiki persoalan ini, apalagi Jombang jadi sentra pertanian, jadi lambung padi Jatim dan Indonesia,’’ tambahnya.
Ia menyebut kondisi penyaluran pupuk di lapangan cukup ironis. Misalnya, terkait hasil panen yang maksimal di musim kemarau lalu.
Didukung dengan harga jual gabah yang tinggi, harusnya petani dapat untung.
Namun, banyak petani yang menjual hasil panen dengan sistem tebasan.
Sehingga mereka justru membeli beras di pasar dengan harga tinggi.
”Setelah selesai panen ditebasno, nanti beli beras lebih mahal. Ini kan ironis. Makanya dari Dinas Pertanian ada program mulih gowo gabah (pulang bawa gabah, Red),’’ jelas dia.
Di beberapa desa, kata dia, juga ada program lumbung padi untuk mengatasi inflasi daerah.
Program itu harusnya jadi solusi para petani ketika menghadapi musim paceklik atau kemarau panjang yang dibarengi inflasi.
Hanya saja, dari laporan yang ia terima, program itu justru kurang berjalan maksimal di lapangan.
”Saya harap program mulih gowo gabah tidak hanya tidak hanya menjadi slogan. Termasuk distribusi pupuk subsidi jangan coba main-main,’’ tegasnya mewanti-wanti.
Ia berharap, sosialisasi ini membuat distributor dan pemilik kios mampu melakukan penyaluran pupuk tepat sasaran kepada petani.
Memberi pengertian pemilik kios resmi pengecer pupuk bersubsidi, agar tidak salah dalam membagikan kepada kelompok tani.
Ia juga meminta dinas terkait melakukan perbaikan dan pengaturan yang lebih baik terkait distribusi pupuk bersubsidi.
”Titik yang paling rawan adalah pengecer kios ke petani, karenanya validasi data hingga ke tingkat kelompok harus transparan, dipampang dan ditempelkan di kios atau di kelompok sehingga diketahui oleh petani. Penyimpangan bisa dieliminir,’’ tandas Pj bupati.
Dijelaskan, penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai peruntukan.
Dalam penyalurannya, pupuk bersubsidi harus sesuai harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sektor pertanian.
”Semua pihak harus mentaati aturan yang berlaku. Semua berharap semoga dalam proses penyaluran dan pengadaan pupuk berhasil dengan sukses dan lancar, khususnya petani,’’ pungkas Sugiat. (ang/bin/ang)
